Ilustrasi buruh sortir plastik/Net
BAGAIMANA meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan kaum buruh perempuan sektor daur ulang plastik? Upah buruh sortir plastik sekitar Rp500-600 ribu/kg. Merupakan sistem upah borongan. Hasil sortir sekitar 60 sampai 100 kg/hari. Penghasilannya sangat kecil, di bawah standar pengupahan daerah. Sedang sistem upah harian Rp35-60 ribu.
Kaum perempuan pekerja ini bagian dari sektor informal. Karakteristik informal di antaranya pendidikan rendah, masuk kerja gampang, tak bermodal, tidak rumit, dan lain-lain. Jika sebagai kepala rumah tangga dengan 2-3 anak, maka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tingkat pendapatan perempuan memang berbeda dengan lelaki, lebih besar per harinya. Mungkin secara teori gender, tenaga lelaki lebih kuat dan gerakannya lebih cepat ketimbang perempuan. Tetapi masalahnya, perempuan punya fungsi ganda; reproduksi (merawat anak, pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain) dan produksi atau bekerja di luar rumah.
Berdasarkan fakta objektif, kaum perempuan pekerja tersebut secara sosial ekonomi sangat rapuh, bisa dibilang miskin atau miskin sekali. Hasil uang kerja tidak dapat mencukupi kebutuhan makan sehari-hari secara layak, misal makan 3 kali sehari dengan menu cukup kalori, gizi, protein, dan lain-lain. Bahkan, ada yang makan nasi dengan lauk kerupuk, daun kol mentah dan sambal.
Kaum perempuan ini masih terlilit uang rente dan riba, terjerat bank
emok, bank harian atau bank
plecit. Ada yang setiap minggu bingung harus bayar cicilan bank emok. Akhirnya baru dua atau tiga hari menerima upah, harus kasbon ke bos. Hampir tiap minggu minta kasbon. Sementara uang untuk makan sehari-hari sudah tidak ada lagi.
Betapa sulitnya menolong buruh miskin dan sangat miskin sektor daur ulang plastik! Apalagi yang menolong orang miskin atas nama program charity atau program jangka pendek alakadarnya. Program itu sebenarnya hanya untuk menolong penyusun program itu. Kaum perempuan miskin hanya dijadikan objek program saja. Padahal dalam proposalnya bertujuan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraannya.
Oleh karena itu perlu suatu model program yang dirancang/direncanakan bersama kaum perempuan miskin. Ada yang bilang sebagai model perencanaan partisipatif. Pelibatan kaum perempuan sejak perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi. Program itu harus mengedepankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan lain-lain yang bertujuan menguatkan, memberdayakan dan memandirikan kelompok kaum perempuan.
Kaum perempuan tersebut, yang paling pokok diajak mengelola keuangan agar potensinya berkembang penuh. Pastinya, kaum perempuan akan menjadi subjek (pelaku) dari program pemberdayaan. Masalahnya, mereka ini dijauhkan dari pengelolaan keuangan dengan berbagai dalih. Pemilik proyek mengangkangi uang program.
Padahal jelas, uang program itu sejak awal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kaum perempuan, kaum miskin. Jika kaum perempuan tidak diajak mengelola uang, artinya mereka telah ditipu mentah-mentah sejak program diimplementasikan.
Berhati-hatilah dengan program pemberdayaan atas nama orang-orang miskin, kaum perempuan miskin, anak miskin, dan lain-lain. Seringkali hanya jadi alat untuk perkaya diri sendiri dan kelompoknya, kaum perempuan miskin hanya dijadikan kuli dan objek penderita.
Masih adakah lembaga-lembaga yang melakukan pendampingan dan pemberdayaan yang benar-benar ingin mengangkat derajat kaum perempuan miskin?! Jika ada boleh jadi merupakan lembaga yang sangat mulia di sisi manusia, malaikat dan Tuhan.
Penulis adalah Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)
