Berita

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Prabowo-Gibran, Nusron Wahid (kanan)/RMOL

Politik

Tanggapi Megawati, Nusron: Yang Menerapkan Perilaku Orba Siapa?

SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | 16:28 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menanggapi tuduhan perilaku ala Orde Baru yang diucapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Nusron, tudingan tersebut justru lebih pantas dialamatkan kepada partai penguasa pemilik kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet.

"Pihak yang punya instrumen (perilaku orde baru) itu partai dengan banyak menteri dan portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu," kata Nusron, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/11).


Dia juga menjelaskan, sistem seperti Orde Baru hanya terjadi bila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat, dan adanya tuduhan seperti yang Megawati utarakan itu tidak mungkin ada.

“Kalau seperti itu pasti sudah ditangkap. Tapi hari ini, kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan. Itu menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis," katanya.

Sebaliknya, perilaku Orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya. Misalnya, kata dia, penyalahgunaan intelijen negara untuk memenangkan paslon tertentu.

"Sistem Orba juga bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH, dan Kemensos digunakan untuk menakuti kelompok penerima manfaat sosial, seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu," rincinya.

Nusron juga menyebut, ada fenomena para pendamping desa mengarahkan masyarakat agar memilih pasangan tertentu. Bahkan menurutnya, pendamping Pekerja Migran Indonesia juga bisa melakukan hal serupa.

“Jadi, sebenarnya yang menerapkan Orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” pungkas Nusron.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya