Berita

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Prabowo-Gibran, Nusron Wahid (kanan)/RMOL

Politik

Tanggapi Megawati, Nusron: Yang Menerapkan Perilaku Orba Siapa?

SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | 16:28 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menanggapi tuduhan perilaku ala Orde Baru yang diucapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Nusron, tudingan tersebut justru lebih pantas dialamatkan kepada partai penguasa pemilik kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet.

"Pihak yang punya instrumen (perilaku orde baru) itu partai dengan banyak menteri dan portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu," kata Nusron, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/11).


Dia juga menjelaskan, sistem seperti Orde Baru hanya terjadi bila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat, dan adanya tuduhan seperti yang Megawati utarakan itu tidak mungkin ada.

“Kalau seperti itu pasti sudah ditangkap. Tapi hari ini, kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan. Itu menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis," katanya.

Sebaliknya, perilaku Orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya. Misalnya, kata dia, penyalahgunaan intelijen negara untuk memenangkan paslon tertentu.

"Sistem Orba juga bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH, dan Kemensos digunakan untuk menakuti kelompok penerima manfaat sosial, seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu," rincinya.

Nusron juga menyebut, ada fenomena para pendamping desa mengarahkan masyarakat agar memilih pasangan tertentu. Bahkan menurutnya, pendamping Pekerja Migran Indonesia juga bisa melakukan hal serupa.

“Jadi, sebenarnya yang menerapkan Orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” pungkas Nusron.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya