Berita

Rapat bersama Komisi VIII dengan Kementerian Agama RI soal putusan biaya haji 2024/RMOL

Politik

Kecuali PKS, 8 Fraksi DPR Setuju Biaya Haji 2024 Rp93,4 Juta

SENIN, 27 NOVEMBER 2023 | 17:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M menjadi Rp93,4 juta. Hanya fraksi PKS yang tidak setuju.

Adalah Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, yang membacakan kesimpulan hasil rapat Panja Haji 2024 bersama Dirjen PHU bahwa biaya haji 2024 disepakati berada di angka Rp93,4 juta.

Ashabul Kahfi kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi di Komisi VIII DPR RI terkait biaya haji yang disepakati Panja Haji dengan Dirjen PHU.


"Dengan demikian, dari pandangan-pandangan fraksi yang ada, ada satu fraksi yang menyatakan menolak, dan lainnya menyatakan setuju," kata Ashabul Kahfi di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (27/11).

Berdasarkan kesimpulan rapat panja, biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) adalah sebesar Rp56.046.172. Sementara BPIH disepakati sebesar Rp93.410.286.

Panja Komisi VIII DPR RI sebelumnya mendesak pemerintah menurunkan biaya haji hingga akhirnya disepakati angka Rp93,4 juta. Usulan awal Kemenag yakni adalah Rp105 juta.

Selanjutnya, hasil rapat panja ini akan dibawa ke rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama untuk disepakati.

Kementerian Agama RI sempat mengajukan BPIH 2024 sebesar Rp105.095.031. Pada akhirnya, Panja Komisi VIII DPR menyepakati BPIH di angka Rp93.410.286.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya