Berita

Mimbar demokrasi di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta/Ist

Politik

Indonesia Tak Akan Maju Jika Elite Halalkan Segala Cara untuk Kekuasaan

KAMIS, 23 NOVEMBER 2023 | 22:04 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi, menggelar mimbar demokrasi bertajuk "Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM", di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Kamis (23/11).

Mimbar bebas juga diwarnai aksi menutup muka dengan gambar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dan Presiden RI Joko Widodo, yang disilang merah, serta teatrikal politik dinasti dan politik uang yang masih saja terjadi di Indonesia.

Koordinator Umum Aliansi Jaga Demokrasi, Muhammad Suhud, mengatakan, mimbar demokrasi kali ini merupakan bentuk keresahan bersama, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum yang ada di Yogyakarta, atas isu-isu publik, terutama soal putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres.


"Putusan MK itu menunjukkan telah terjadi kemunduran demokrasi, dan perlu kita kroscek terus menerus, baik sebagai masyarakat sipil maupun mahasiswa," katanya.

Suhud juga mengatakan, aksi diikuti 35 kampus di Yogyakarta dan masyarakat umum. Sedang teatrikal mahasiswa ISI dan orasi dari masyarakat merupakan simbol yang menggambarkan bahwa demokrasi mulai dikebiri.

Sementara itu, tokoh masyarakat Yogya yang juga pemerhati budaya, Widihasto, berpendapat, aksi akan terus berlanjut, untuk mengawal dan menyadarkan masyarakat bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

“Kekuatan rakyat adalah yang utama. Kenapa kita mengkritik negeri ini? Karena kita cinta negeri ini. Kita tidak rela mereka yang sudah menjahit Merah Putih,  menangis, bahwa Indonesia sudah terperosok kembali ke dalam sikap politik yang mencederai demokrasi,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, Indonesia tidak akan menjadi negara maju, apabila pemimpinnya menabrak konstitusi dan tata aturan perundang-undangan.

“Kapan kita akan menjadi negara maju, kalau praktik politik elite menganut Machivelian, menghalalkan segala cara untuk agenda kepentingan kekuasaan, maka di situlah mahasiswa hadir,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya