Berita

Pasangan Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD/Ist

Politik

Mahfud MD: Penegakan Hukum Butuh Kepemimpinan Kuat

KAMIS, 23 NOVEMBER 2023 | 21:00 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Beragam persoalan penegakan hukum yang belakangan muncul telah mencoreng marwah konstitusi di Indonesia. Tak sedikit aparat penegak hukum justru menjadi mafia kasus, bahkan melakukan tindak pidana korupsi.

Terkait kondisi itu, calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD, mengatakan, masalah integritas aparat penegak hukum harus dilihat dari akar masalahnya. Menurutnya, perlu ada kepemimpinan yang kuat atau strong leadership.

Dia juga memaparkan, aparat hukum (legal structure) merupakan salah satu dari tiga komponen pembangunan hukum yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum di suatu negara. Dua komponen lainnya adalah substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).


"Soal legal substance, isi aturan hukum kita sudah banyak, bagus-bagus. Masalahnya mungkin ada tumpang tindih, tapi apapun yang kita butuhkan sudah ada aturannya. Jadi masalahnya ada di legal structurenya. Aparat penegak hukum kita yang korup itu," paparnya, lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/11).

Mahfud juga mengungkapkan, kepemimpinan yang kuat dalam penegakan hukum bisa terwujud, jika pemimpin memiliki nilai-nilai integritas, jujur, bermoral dan mampu mengelola perubahan untuk menguatkan misi lembaga itu, dan memenuhi apa yang diharapkan masyarakat.

Tanpa ada poin-poin itu, lanjut Menkopolhukam, yang tersisa hanyalah harapan kecil bagi kepercayaan dan legitimasi bagi masyarakat.

"Kalau anda tanya kepada saya, terus mulai dari mana? Itu tadi, mulai dari strong leadership di dalam penegakan hukum. Arahnya ke mana? Satu ke atas, kepada para pebisnis, kepada para pejabat, harus dilakukan penegakkan dan kepastian hukum," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya