Berita

Pasangan Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD/Ist

Politik

Mahfud MD: Penegakan Hukum Butuh Kepemimpinan Kuat

KAMIS, 23 NOVEMBER 2023 | 21:00 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Beragam persoalan penegakan hukum yang belakangan muncul telah mencoreng marwah konstitusi di Indonesia. Tak sedikit aparat penegak hukum justru menjadi mafia kasus, bahkan melakukan tindak pidana korupsi.

Terkait kondisi itu, calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD, mengatakan, masalah integritas aparat penegak hukum harus dilihat dari akar masalahnya. Menurutnya, perlu ada kepemimpinan yang kuat atau strong leadership.

Dia juga memaparkan, aparat hukum (legal structure) merupakan salah satu dari tiga komponen pembangunan hukum yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum di suatu negara. Dua komponen lainnya adalah substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).


"Soal legal substance, isi aturan hukum kita sudah banyak, bagus-bagus. Masalahnya mungkin ada tumpang tindih, tapi apapun yang kita butuhkan sudah ada aturannya. Jadi masalahnya ada di legal structurenya. Aparat penegak hukum kita yang korup itu," paparnya, lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/11).

Mahfud juga mengungkapkan, kepemimpinan yang kuat dalam penegakan hukum bisa terwujud, jika pemimpin memiliki nilai-nilai integritas, jujur, bermoral dan mampu mengelola perubahan untuk menguatkan misi lembaga itu, dan memenuhi apa yang diharapkan masyarakat.

Tanpa ada poin-poin itu, lanjut Menkopolhukam, yang tersisa hanyalah harapan kecil bagi kepercayaan dan legitimasi bagi masyarakat.

"Kalau anda tanya kepada saya, terus mulai dari mana? Itu tadi, mulai dari strong leadership di dalam penegakan hukum. Arahnya ke mana? Satu ke atas, kepada para pebisnis, kepada para pejabat, harus dilakukan penegakkan dan kepastian hukum," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya