Berita

Jurubicara TKD Ganjar-Mahfud Jabar, Ono Surono (tengah)/Istimewa

Politik

Buka Wawasan Pemilih Muda, Diskusi Politik di Kampus Harus Sering Digelar

KAMIS, 23 NOVEMBER 2023 | 19:51 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ide dan gagasan calon presiden maupun wakil presiden penting untuk diketahui generasi muda, termasuk mahasiswa. Karena itu, kampus atau perguruan tinggi harus rutin mengadakan diskusi politik, terutama terkait Pilpres 2024.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ono Surono mengatakan, diskusi politik bagi generasi muda sangatlah penting. Tujuannya agar wawasan mereka terbuka dan mengetahui pemikiran kandidat capres-cawapres yang berkontestasi.

“Sangat menarik karena banyak pertanyaan yang diajukan seperti pangan, hilirisasi, demokrasi, pemerataan pembangunan. Tentunya, ini harus terus dihadirkan agar anak muda, mahasiswa mengetahui secara jelas sosok calon pemimpin mereka ke depan,” kata Ono usai acara diskusi bertema "Arah Kebijakan Luar Negeri dan Dalam Negeri Calon Presiden Indonesia" di Kampus Universitas Padjadjaran Bandung, Kamis (23/11).


Ia mengapresiasi Sekolah Politik dan Komunikasi yang bekerja sama dengan Unpad dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurut Ono, acara seperti ini harus sering digelar, mengingat Pemilihan Umum 2024 sudah dekat. Sehingga generasi muda yang menjadi pemilih terbesar pada pesta demokrasi mendatang bisa menentukan pilihan mereka dengan baik.

“Semoga ini menginspirasi perguruan tinggi lainnya di Jawa Barat. Karena kita harus melakukan edukasi kepada para pemilih muda, mahasiswa yang notabene pemilih rasional. Sehingga harus diberikan informasi yang jelas mengenai visi misi capres-cawapres,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ono yang juga Jurubicara Tim Pemenangan Daerah (TKD) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, membeberkan visi Ganjar-Mahfud, yakni Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari. Visi tersebut diterjemahkan dalam 8 misi gerak cepat yang terdiri atas 114 program prioritas.

“Seperti pendidikan. Bagaimana menghadirkan pendidikan 12 tahun gratis seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Benar-benar gratis, tidak ada istilah pungutan, sumbangan, hibah atau apapun,” jelasnya.

Tak hanya itu, sambung Ono, pasangan Ganjar-Mahfud pun berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan. Selain melakukan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, pasangan tersebut juga menaruh perhatian kepada daerah otonomi baru (DOB).

“Dengan tujuan pemerataan pembangunan, Mas Ganjar akan me-review ulang moratorium, mencabut moratorium agar CDOB (calon daerah otonomi baru) ini termasuk di Jawa Barat menjadi DOB. Dan itu menjadi rumus bagaimana bisa memeratakan pembangunan,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya