Berita

Suasana Rapat Panja Komisi VIII Biaya Haji di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (22/11)/RMOL

Politik

Biaya Bus Jemaah Safari Wukuf Terlalu Besar, Fraksi Gerindra Cecar Kemenag

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 18:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan biaya bus jemaah safari wukuf yang membengkak.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI H.M Husni dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji, bersama Dirjen PHU Kementerian Agama (Kemenag), Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (22/11).

Husni mengatakan total jemaah pada tahun 2023 sebanyak 229 ribu untuk tahun depan akan ditambahkan 8 ribu jemaah, menjadi total 237 ribu jemaah.


Lantas dia mengatakan terkait penyelenggaraan haji tahun 2023 lalu, yang mengandung tema ramah lansia, dengan arti lansia yang sudah lewat 99 tahun tidak boleh berangkat.

Namun, di 2024 ini aturan tersebut tidak diberlakukan dalam artinya semua jemaah lolos haji secara fisik dan akal.

Selanjutnya, Husni mempertanyakan soal bus yang korelasinya dengan umur dan fisik jemaah.

"Di sini, saya melihat, pertama tahun 2023 ada 14  bus, untuk transportasi safari Wukuf, dengan harga 30 ribu SAR Riyal, tapi dilakukan penambahan untuk jenis bus yang sama dari 14 jadi 15 bus," tanya Husni dalam rapat.

Penambahan satu bus itu, kata Husni, dengan harga yang cukup fantastis. Yang semula harga bus 30 ribu Riyal, menjadi 40 ribu Riyal untuk empat hari sebanyak 15 bus.

"Kemudian ada lagi, enam bus, dengan model bus posisi jamaahnya berbaring, enam bus itu harganya 45 ribu Riyal, itu Rp190 juta, untuk penggunaan empat hari," bebernya.

"Pertama, saya rasa, saya lihat kalau jamaahnya naik 8 persen saya pikir dari 14 ke 15 (bus) sudah cukup. Tidak perlu nambah enam bus, yang baring. Apalagi kita berasumsi bahwa jemaah tahun ini jauh lebih sehat daripada 2023," demikian Husni.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya