Berita

Suasana Rapat Panja Komisi VIII Biaya Haji di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (22/11)/RMOL

Politik

Biaya Bus Jemaah Safari Wukuf Terlalu Besar, Fraksi Gerindra Cecar Kemenag

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 18:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan biaya bus jemaah safari wukuf yang membengkak.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI H.M Husni dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji, bersama Dirjen PHU Kementerian Agama (Kemenag), Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (22/11).

Husni mengatakan total jemaah pada tahun 2023 sebanyak 229 ribu untuk tahun depan akan ditambahkan 8 ribu jemaah, menjadi total 237 ribu jemaah.


Lantas dia mengatakan terkait penyelenggaraan haji tahun 2023 lalu, yang mengandung tema ramah lansia, dengan arti lansia yang sudah lewat 99 tahun tidak boleh berangkat.

Namun, di 2024 ini aturan tersebut tidak diberlakukan dalam artinya semua jemaah lolos haji secara fisik dan akal.

Selanjutnya, Husni mempertanyakan soal bus yang korelasinya dengan umur dan fisik jemaah.

"Di sini, saya melihat, pertama tahun 2023 ada 14  bus, untuk transportasi safari Wukuf, dengan harga 30 ribu SAR Riyal, tapi dilakukan penambahan untuk jenis bus yang sama dari 14 jadi 15 bus," tanya Husni dalam rapat.

Penambahan satu bus itu, kata Husni, dengan harga yang cukup fantastis. Yang semula harga bus 30 ribu Riyal, menjadi 40 ribu Riyal untuk empat hari sebanyak 15 bus.

"Kemudian ada lagi, enam bus, dengan model bus posisi jamaahnya berbaring, enam bus itu harganya 45 ribu Riyal, itu Rp190 juta, untuk penggunaan empat hari," bebernya.

"Pertama, saya rasa, saya lihat kalau jamaahnya naik 8 persen saya pikir dari 14 ke 15 (bus) sudah cukup. Tidak perlu nambah enam bus, yang baring. Apalagi kita berasumsi bahwa jemaah tahun ini jauh lebih sehat daripada 2023," demikian Husni.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya