Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, John Kenedy Azis/RMOL

Politik

Fraksi Golkar Endus Keanehan pada Biaya Haji Usulan Kemenag

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 12:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Biaya haji 1445 H/2024 M yang diusulkan Kementerian Agama terdapat sejumlah keanehan, salah satunya biaya penerbangan yang sama sekali belum diajukan pemerintah namun sudah dianggarkan.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menyoal kenaikan biaya haji tahun depan sebesar Rp105 juta.

"Ternyata, biaya penerbangan pada waktu usulan pertama itu, pihak Garuda Indonesia, pihak penerbang enggak tahu. Jadi angka yang diajukan pemerintah itu bukan merupakan angka usulan dari Garuda Indonesia atau Saudi Airlines," kata John kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/11).


John menuturkan bahwa dalam rapat panitia kerja (Panja) biaya haji oleh Komisi VIII, terungkap bahwa Garuda Indonesia dan Saudi Airlines belum mengajukan proposal harga ke pemerintah.

"Kita tahu, pada waktu audiensi sama Garuda kita sebut angka sekian dia terbengong-bengong, Pak Irfan selaku Dirut Garuda terbengong-bengong ‘kami belum mengajukan angka pak pada pemerintah’ begitu juga Saudi Airlines," ujarnya.

"Sehingga waktu itu kita minta, kita sampaikan bagaimana dengan sikap Garuda sedangkan stakeholder lain tidak ada kenaikan," tegas dia.

Legislator Fraksi Golkar ini mengatakan Saudi Airlines dan Garuda Indonesia menyampaikan pada prinsipnya tidak ada kenaikan dari maskapai.

"Kecuali ada implikasi kenaikan US Dollar terhadap Rupiah. Tapi perkiraan kita tidak lebih dari 4,7 persen, pada waktu itu Dirut Garuda menyampaikan demikian," jelasnya.

Akhirnya, kata John, dari Rp.36 juta sekian Garuda Indonesia mengklaim harga akhirnya turun.

"Akhirnya tadi malam Garuda mau turun dari Rp36 juta jadi Rp33.700.000, naik Rp1 juta dibandingkan tahun lalu. Kita minta Rp33 juta genap," tandas John.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya