Berita

Ilustrasi kursi presiden/Net

Politik

Tolak Politik Dinasti, Mahasiswa: Kekuasaan Dipakai untuk Rakyat, Bukan Keluarga

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 23:11 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penolakan politik dinasti terus disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus.

Salah satunya BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Wakil Ketua BEM Unesa, Hafizh Mohammad Ismi Prakoso mengatakan, indikasi politik dinasti terasa saat Presiden Joko Widodo membiarkan anaknya ikut Pilpres 2024.

"Mestinya kekuasaan itu dipakai untuk memberikan kebermanfaatan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan keluarganya," kata Hafizh dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11).

Hal senada juga disampaikan Ketua BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya, Abdul Adim. Pihaknya menolak keras intrik yang dilakukan oknum penguasa dengan cara mengakali konstitusi.

"Ini bukan hanya persoalan politik dinasti semata, namun putusan MK 90 yang kemudian diputus MKMK ada pelanggaran etik sudah menciderai demokrasi," tutur Adim.

Adapun kategori dinasti politik pernah diatur dalam UU 8/2015 tentang Pilkada. Dalam Pasal 7 huruf r, disebutkan warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota harus tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Namun belakangan, Pasal tersebut dibatalkan MK melalui putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada Rabu 8 Juli 2015.

"Dinasti politik dulu pernah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, di situ disebutkan bahwa dinasti politik itu haram hukumnya," ujar pengamat politik Ray Rangkuti belum lama ini.

Populer

IKN Ibu Kota Terhijau Dunia Omong Kosong Jokowi

Rabu, 05 Juni 2024 | 12:42

Investor IKN Hanya Dongeng!

Kamis, 06 Juni 2024 | 11:12

Dirut Kimia Farma Layak Dicopot

Selasa, 04 Juni 2024 | 15:53

Bukan Hanya Tiket Pesawat, Mertua Menpora Dito Ternyata Juga Pesankan Visa Umrah untuk Rombongan SYL

Rabu, 05 Juni 2024 | 21:21

Rugi Rp1,48 Triliun, Penyelewengan di Kimia Farma Extra Ordinary

Selasa, 04 Juni 2024 | 10:37

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

UPDATE

BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Petir Malam Hari

Sabtu, 15 Juni 2024 | 06:01

MAKI Soroti 3 Kejanggalan Putusan 226 Pailit Ahli Waris

Sabtu, 15 Juni 2024 | 05:36

ASN Samsat OKI Gelapkan Duit Pajak Mobil Warga

Sabtu, 15 Juni 2024 | 05:24

Dinas KPKP Periksa Kesehatan 68.560 Ekor Hewan Kurban

Sabtu, 15 Juni 2024 | 04:20

Jukir Liar di Masjid Istiqlal Tak Berkutik

Sabtu, 15 Juni 2024 | 04:13

Ojol Dibekuk Bawa Sabu dalam Bungkusan Snack

Sabtu, 15 Juni 2024 | 04:09

Pemerintah Jangan Asal Kasih Izin Alih Fungsi Lahan di Bekasi

Sabtu, 15 Juni 2024 | 03:30

Heru Budi Berkurban Sapi Limosin

Sabtu, 15 Juni 2024 | 03:14

Tina Toon Komplain, Pengembang di Kelapa Gading Tak Serahkan Fasos Fasum

Sabtu, 15 Juni 2024 | 03:08

Cagub/Cawagub Asal Jawa Jadi Penentu Kemenangan

Sabtu, 15 Juni 2024 | 02:48

Selengkapnya