Berita

Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid/Net

Politik

Soal Netralitas Aparat, Habib Syakur Ajak Masyarakat Berbaik Sangka

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 21:24 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Semua pihak diminta berprasangka baik kepada TNI, Polri, pejabat pemerintah, Pj gubernur, bupati dan wali kota, dalam menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Ajakan itu disampaikan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid. "Mari berprasangka baik. Karena mereka semua sudah disumpah dan tersumpah di hadapan Allah SWT. Apakah mereka mengkhianati sumpah, apa mau berkhianat?" katanya, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (19/11).

Dia mengingatkan, TNI, Polri, dan para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) bisa kualat bila tidak netral, sama artinya melawan konstitusi dan mengkhianati Pancasila.


Menurutnya, bila sikap tidak netral para pimpinan dan prajurit TNI, Polri, serta ASN terjadi, dapat dipastikan mereka tidak mendapat berkah dari apa pun yang mereka kumpulkan.

"Kalau tidak netral, otomatis gaji yang dimakan jadi haram. Gaji dari negara yang mereka pakai jadi haram, karena berkhianat pada negara. Kalau tidak netral kan berarti berkhianat kepada Allah SWT, karena melanggar sumpah jabatan, sehingga hilang berkahnya. Apakah mau menjadi pengkhianat? Itu yang harus direnungkan," paparnya.

Sebab itu Habib Syakur mengajak masyarakat mengedepankan prasangka baik. Sebab, bila prasangka baik dikhianati, dan terjadi sikap tidak netral dalam Pemilu, maka semua menjadi gugur, dan berkah dari Allah SWT akan dicabut dari mereka.

"Netralitas tak perlu diuji. Aparatur negara dan aparat hukum kalau tak netral ya gajinya menjadi haram, karena berkhianat pada konstitusi," tegasnya.

Ulama asal Malang itu juga menyebut aparat negara yang tidak netral berarti nuraninya bukan untuk bangsa, tapi titipan Capres-Cawapres tertentu, alias nuraninya sudah hilang.

"Saya yakin Kapolri tidak akan berkhianat. Polri beserta jajarannya akan netral. Demikian juga Panglima TNI beserta jajarannya, pasti bersikap netral. Sebab mereka disiplin menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya