Berita

Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid/Net

Politik

Soal Netralitas Aparat, Habib Syakur Ajak Masyarakat Berbaik Sangka

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 21:24 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Semua pihak diminta berprasangka baik kepada TNI, Polri, pejabat pemerintah, Pj gubernur, bupati dan wali kota, dalam menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Ajakan itu disampaikan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid. "Mari berprasangka baik. Karena mereka semua sudah disumpah dan tersumpah di hadapan Allah SWT. Apakah mereka mengkhianati sumpah, apa mau berkhianat?" katanya, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (19/11).

Dia mengingatkan, TNI, Polri, dan para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) bisa kualat bila tidak netral, sama artinya melawan konstitusi dan mengkhianati Pancasila.


Menurutnya, bila sikap tidak netral para pimpinan dan prajurit TNI, Polri, serta ASN terjadi, dapat dipastikan mereka tidak mendapat berkah dari apa pun yang mereka kumpulkan.

"Kalau tidak netral, otomatis gaji yang dimakan jadi haram. Gaji dari negara yang mereka pakai jadi haram, karena berkhianat pada negara. Kalau tidak netral kan berarti berkhianat kepada Allah SWT, karena melanggar sumpah jabatan, sehingga hilang berkahnya. Apakah mau menjadi pengkhianat? Itu yang harus direnungkan," paparnya.

Sebab itu Habib Syakur mengajak masyarakat mengedepankan prasangka baik. Sebab, bila prasangka baik dikhianati, dan terjadi sikap tidak netral dalam Pemilu, maka semua menjadi gugur, dan berkah dari Allah SWT akan dicabut dari mereka.

"Netralitas tak perlu diuji. Aparatur negara dan aparat hukum kalau tak netral ya gajinya menjadi haram, karena berkhianat pada konstitusi," tegasnya.

Ulama asal Malang itu juga menyebut aparat negara yang tidak netral berarti nuraninya bukan untuk bangsa, tapi titipan Capres-Cawapres tertentu, alias nuraninya sudah hilang.

"Saya yakin Kapolri tidak akan berkhianat. Polri beserta jajarannya akan netral. Demikian juga Panglima TNI beserta jajarannya, pasti bersikap netral. Sebab mereka disiplin menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan," tutupnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya