Berita

Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid/Net

Politik

Soal Netralitas Aparat, Habib Syakur Ajak Masyarakat Berbaik Sangka

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 21:24 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Semua pihak diminta berprasangka baik kepada TNI, Polri, pejabat pemerintah, Pj gubernur, bupati dan wali kota, dalam menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Ajakan itu disampaikan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid. "Mari berprasangka baik. Karena mereka semua sudah disumpah dan tersumpah di hadapan Allah SWT. Apakah mereka mengkhianati sumpah, apa mau berkhianat?" katanya, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (19/11).

Dia mengingatkan, TNI, Polri, dan para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) bisa kualat bila tidak netral, sama artinya melawan konstitusi dan mengkhianati Pancasila.


Menurutnya, bila sikap tidak netral para pimpinan dan prajurit TNI, Polri, serta ASN terjadi, dapat dipastikan mereka tidak mendapat berkah dari apa pun yang mereka kumpulkan.

"Kalau tidak netral, otomatis gaji yang dimakan jadi haram. Gaji dari negara yang mereka pakai jadi haram, karena berkhianat pada negara. Kalau tidak netral kan berarti berkhianat kepada Allah SWT, karena melanggar sumpah jabatan, sehingga hilang berkahnya. Apakah mau menjadi pengkhianat? Itu yang harus direnungkan," paparnya.

Sebab itu Habib Syakur mengajak masyarakat mengedepankan prasangka baik. Sebab, bila prasangka baik dikhianati, dan terjadi sikap tidak netral dalam Pemilu, maka semua menjadi gugur, dan berkah dari Allah SWT akan dicabut dari mereka.

"Netralitas tak perlu diuji. Aparatur negara dan aparat hukum kalau tak netral ya gajinya menjadi haram, karena berkhianat pada konstitusi," tegasnya.

Ulama asal Malang itu juga menyebut aparat negara yang tidak netral berarti nuraninya bukan untuk bangsa, tapi titipan Capres-Cawapres tertentu, alias nuraninya sudah hilang.

"Saya yakin Kapolri tidak akan berkhianat. Polri beserta jajarannya akan netral. Demikian juga Panglima TNI beserta jajarannya, pasti bersikap netral. Sebab mereka disiplin menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan," tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Hadiri Penutupan Muktamar NU, Prabowo Dikalungi Sorban

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:17

Muktamar ke-35 NU: LAZISNU Bagikan Santunan Yatim dan Kacamata Gratis untuk Guru Ngaji

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:13

Tim Formatur PBNU Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:07

Rupiah Lesu ke Rp17.754 per Dolar AS di Awal Pekan, Pasar Wait and See

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:57

Harga Emas Dunia Stabil Usai Anjlok Akibat Sinyal Suku Bunga The Fed

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:43

IHSG Pagi Tertekan, Tiga Saham Malah Melompat

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:28

Muslim Arbi Soroti Amandemen UUD 1945 dan Maraknya Politik Dinasti

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:14

Emas Antam Mandek di Rp2,6 Juta per Gram

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:56

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Dua Kapolda Berganti

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:53

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih dari 3 Persen

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:38

Selengkapnya