Berita

Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid/Net

Politik

Soal Netralitas Aparat, Habib Syakur Ajak Masyarakat Berbaik Sangka

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 21:24 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Semua pihak diminta berprasangka baik kepada TNI, Polri, pejabat pemerintah, Pj gubernur, bupati dan wali kota, dalam menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Ajakan itu disampaikan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid. "Mari berprasangka baik. Karena mereka semua sudah disumpah dan tersumpah di hadapan Allah SWT. Apakah mereka mengkhianati sumpah, apa mau berkhianat?" katanya, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (19/11).

Dia mengingatkan, TNI, Polri, dan para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) bisa kualat bila tidak netral, sama artinya melawan konstitusi dan mengkhianati Pancasila.


Menurutnya, bila sikap tidak netral para pimpinan dan prajurit TNI, Polri, serta ASN terjadi, dapat dipastikan mereka tidak mendapat berkah dari apa pun yang mereka kumpulkan.

"Kalau tidak netral, otomatis gaji yang dimakan jadi haram. Gaji dari negara yang mereka pakai jadi haram, karena berkhianat pada negara. Kalau tidak netral kan berarti berkhianat kepada Allah SWT, karena melanggar sumpah jabatan, sehingga hilang berkahnya. Apakah mau menjadi pengkhianat? Itu yang harus direnungkan," paparnya.

Sebab itu Habib Syakur mengajak masyarakat mengedepankan prasangka baik. Sebab, bila prasangka baik dikhianati, dan terjadi sikap tidak netral dalam Pemilu, maka semua menjadi gugur, dan berkah dari Allah SWT akan dicabut dari mereka.

"Netralitas tak perlu diuji. Aparatur negara dan aparat hukum kalau tak netral ya gajinya menjadi haram, karena berkhianat pada konstitusi," tegasnya.

Ulama asal Malang itu juga menyebut aparat negara yang tidak netral berarti nuraninya bukan untuk bangsa, tapi titipan Capres-Cawapres tertentu, alias nuraninya sudah hilang.

"Saya yakin Kapolri tidak akan berkhianat. Polri beserta jajarannya akan netral. Demikian juga Panglima TNI beserta jajarannya, pasti bersikap netral. Sebab mereka disiplin menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya