Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid/Net
Semua pihak diminta berprasangka baik kepada TNI, Polri, pejabat pemerintah, Pj gubernur, bupati dan wali kota, dalam menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Ajakan itu disampaikan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid. "Mari berprasangka baik. Karena mereka semua sudah disumpah dan tersumpah di hadapan Allah SWT. Apakah mereka mengkhianati sumpah, apa mau berkhianat?" katanya, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (19/11).
Dia mengingatkan, TNI, Polri, dan para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) bisa kualat bila tidak netral, sama artinya melawan konstitusi dan mengkhianati Pancasila.
Menurutnya, bila sikap tidak netral para pimpinan dan prajurit TNI, Polri, serta ASN terjadi, dapat dipastikan mereka tidak mendapat berkah dari apa pun yang mereka kumpulkan.
"Kalau tidak netral, otomatis gaji yang dimakan jadi haram. Gaji dari negara yang mereka pakai jadi haram, karena berkhianat pada negara. Kalau tidak netral kan berarti berkhianat kepada Allah SWT, karena melanggar sumpah jabatan, sehingga hilang berkahnya. Apakah mau menjadi pengkhianat? Itu yang harus direnungkan," paparnya.
Sebab itu Habib Syakur mengajak masyarakat mengedepankan prasangka baik. Sebab, bila prasangka baik dikhianati, dan terjadi sikap tidak netral dalam Pemilu, maka semua menjadi gugur, dan berkah dari Allah SWT akan dicabut dari mereka.
"Netralitas tak perlu diuji. Aparatur negara dan aparat hukum kalau tak netral ya gajinya menjadi haram, karena berkhianat pada konstitusi," tegasnya.
Ulama asal Malang itu juga menyebut aparat negara yang tidak netral berarti nuraninya bukan untuk bangsa, tapi titipan Capres-Cawapres tertentu, alias nuraninya sudah hilang.
"Saya yakin Kapolri tidak akan berkhianat. Polri beserta jajarannya akan netral. Demikian juga Panglima TNI beserta jajarannya, pasti bersikap netral. Sebab mereka disiplin menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan," tutupnya.
