Berita

Capres Ganjar Pranowo dan Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Soal Indonesia 2045 Aman, JK: Ada Syaratnya, Berlaku Adil dan Netral

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 19:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyatakan, bangsa Indonesia akan aman pada 2045 seperti diinginkan Presiden Joko Widodo. Tapi ada syaratnya, pemerintah harus berlaku adil dan netral pada Pemilu 2024.

Begitu ditegaskan JK, usai bertemu secara tertutup dengan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, di kediaman Jalan Brawijaya Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu sore (19/11).

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya, berlaku adil, berlaku netral. Kalau tidak, bangsa ini akan mengalami masalah," kata JK, saat disinggung wartawan terkait pernyataan Ganjar yang menyebutkan penegakan hukum pada Pemerintahan Jokowi mendapat nilai 5.


JK mengaku mendengar pernyataan Ganjar soal hukum pada Pemerintahan Jokowi hanya mendapatkan skor 5 dari 10. Menurutnya, banyak pihak yang sependapat dengan penilaian Ganjar itu.

"Saya kira Anda mungkin juga sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan, ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," pungkas JK.

Sementara itu, Ganjar mengatakan, penilaian skor terhadap penegakan hukum di rezim Jokowi saat ini didasarkan pada banyaknya suara masyarakat yang masuk kepadanya.

"Dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum betul-betul lurus begitu. Dan tentu dengan kejadian yang terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias turun skornya," sambung Ganjar.

Pertemuan yang berlangsung selama hampir 1,5 jam itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya