Berita

Capres Ganjar Pranowo dan Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Soal Indonesia 2045 Aman, JK: Ada Syaratnya, Berlaku Adil dan Netral

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 19:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyatakan, bangsa Indonesia akan aman pada 2045 seperti diinginkan Presiden Joko Widodo. Tapi ada syaratnya, pemerintah harus berlaku adil dan netral pada Pemilu 2024.

Begitu ditegaskan JK, usai bertemu secara tertutup dengan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, di kediaman Jalan Brawijaya Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu sore (19/11).

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya, berlaku adil, berlaku netral. Kalau tidak, bangsa ini akan mengalami masalah," kata JK, saat disinggung wartawan terkait pernyataan Ganjar yang menyebutkan penegakan hukum pada Pemerintahan Jokowi mendapat nilai 5.


JK mengaku mendengar pernyataan Ganjar soal hukum pada Pemerintahan Jokowi hanya mendapatkan skor 5 dari 10. Menurutnya, banyak pihak yang sependapat dengan penilaian Ganjar itu.

"Saya kira Anda mungkin juga sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan, ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," pungkas JK.

Sementara itu, Ganjar mengatakan, penilaian skor terhadap penegakan hukum di rezim Jokowi saat ini didasarkan pada banyaknya suara masyarakat yang masuk kepadanya.

"Dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum betul-betul lurus begitu. Dan tentu dengan kejadian yang terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias turun skornya," sambung Ganjar.

Pertemuan yang berlangsung selama hampir 1,5 jam itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya