Berita

Capres Ganjar Pranowo dan Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Soal Indonesia 2045 Aman, JK: Ada Syaratnya, Berlaku Adil dan Netral

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 19:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyatakan, bangsa Indonesia akan aman pada 2045 seperti diinginkan Presiden Joko Widodo. Tapi ada syaratnya, pemerintah harus berlaku adil dan netral pada Pemilu 2024.

Begitu ditegaskan JK, usai bertemu secara tertutup dengan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, di kediaman Jalan Brawijaya Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu sore (19/11).

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya, berlaku adil, berlaku netral. Kalau tidak, bangsa ini akan mengalami masalah," kata JK, saat disinggung wartawan terkait pernyataan Ganjar yang menyebutkan penegakan hukum pada Pemerintahan Jokowi mendapat nilai 5.


JK mengaku mendengar pernyataan Ganjar soal hukum pada Pemerintahan Jokowi hanya mendapatkan skor 5 dari 10. Menurutnya, banyak pihak yang sependapat dengan penilaian Ganjar itu.

"Saya kira Anda mungkin juga sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan, ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," pungkas JK.

Sementara itu, Ganjar mengatakan, penilaian skor terhadap penegakan hukum di rezim Jokowi saat ini didasarkan pada banyaknya suara masyarakat yang masuk kepadanya.

"Dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum betul-betul lurus begitu. Dan tentu dengan kejadian yang terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias turun skornya," sambung Ganjar.

Pertemuan yang berlangsung selama hampir 1,5 jam itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya