Berita

Capres Ganjar Pranowo dan Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Soal Indonesia 2045 Aman, JK: Ada Syaratnya, Berlaku Adil dan Netral

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 19:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyatakan, bangsa Indonesia akan aman pada 2045 seperti diinginkan Presiden Joko Widodo. Tapi ada syaratnya, pemerintah harus berlaku adil dan netral pada Pemilu 2024.

Begitu ditegaskan JK, usai bertemu secara tertutup dengan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, di kediaman Jalan Brawijaya Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu sore (19/11).

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya, berlaku adil, berlaku netral. Kalau tidak, bangsa ini akan mengalami masalah," kata JK, saat disinggung wartawan terkait pernyataan Ganjar yang menyebutkan penegakan hukum pada Pemerintahan Jokowi mendapat nilai 5.


JK mengaku mendengar pernyataan Ganjar soal hukum pada Pemerintahan Jokowi hanya mendapatkan skor 5 dari 10. Menurutnya, banyak pihak yang sependapat dengan penilaian Ganjar itu.

"Saya kira Anda mungkin juga sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan, ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," pungkas JK.

Sementara itu, Ganjar mengatakan, penilaian skor terhadap penegakan hukum di rezim Jokowi saat ini didasarkan pada banyaknya suara masyarakat yang masuk kepadanya.

"Dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum betul-betul lurus begitu. Dan tentu dengan kejadian yang terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias turun skornya," sambung Ganjar.

Pertemuan yang berlangsung selama hampir 1,5 jam itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya