Berita

Capres Ganjar Pranowo dan Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Soal Indonesia 2045 Aman, JK: Ada Syaratnya, Berlaku Adil dan Netral

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 19:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyatakan, bangsa Indonesia akan aman pada 2045 seperti diinginkan Presiden Joko Widodo. Tapi ada syaratnya, pemerintah harus berlaku adil dan netral pada Pemilu 2024.

Begitu ditegaskan JK, usai bertemu secara tertutup dengan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, di kediaman Jalan Brawijaya Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu sore (19/11).

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya, berlaku adil, berlaku netral. Kalau tidak, bangsa ini akan mengalami masalah," kata JK, saat disinggung wartawan terkait pernyataan Ganjar yang menyebutkan penegakan hukum pada Pemerintahan Jokowi mendapat nilai 5.


JK mengaku mendengar pernyataan Ganjar soal hukum pada Pemerintahan Jokowi hanya mendapatkan skor 5 dari 10. Menurutnya, banyak pihak yang sependapat dengan penilaian Ganjar itu.

"Saya kira Anda mungkin juga sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan, ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," pungkas JK.

Sementara itu, Ganjar mengatakan, penilaian skor terhadap penegakan hukum di rezim Jokowi saat ini didasarkan pada banyaknya suara masyarakat yang masuk kepadanya.

"Dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum betul-betul lurus begitu. Dan tentu dengan kejadian yang terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias turun skornya," sambung Ganjar.

Pertemuan yang berlangsung selama hampir 1,5 jam itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya