Berita

Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni saat mengikuti arahan Mendagri, Tito Karnavian secara virtual soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/RMOLSumsel

Nusantara

ASN Sumsel Dilarang Posting Foto Capres dan Caleg di Medsos

SABTU, 18 NOVEMBER 2023 | 14:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 menjadi fokus Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni.

Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Agus menekankan agar ASN di Pemprov Sumsel bersikap netral dengan tidak berpihak kepada kepentingan kubu tertentu di Pemilu 2024.

"ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, tidak memihak pada kepentingan tertentu, maupun kepentingan apa pun," kata Agus diberitakan Kantor Berita RMOLSumsel, Sabtu (18/11).


Apabila terdapat ASN di lingkungan Pemprov Sumsel melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan mekanisme sesuai prosedur, baik secara internal melalui inspektorat maupun eksternal.

"Inspektorat akan memeriksa untuk memastikan benar tidak berita yang ada, atau netral atau tidak ASN itu. Namun secara eksternal, Bawaslu yang akan menentukan apakah ini melanggar atau tidak. Setelah itu baru kita tetapkan sanksinya,” tegasnya.

Fatoni merinci beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, di antaranya adalah menjadi peserta kampanye, menggunakan atribut partai, berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Lalu membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, baik itu sebelum, selama, dan sesudah kampanye.

“Tidak boleh posting dan share di medsos, juga ikut kampanye. Jadi kita, ASN itu harus netral. Karena ASN ini milik semua,” tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya