Berita

Logo PDI Perjuangan, ilustrasi/Rep

Politik

Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, PDIP Yakin Mahfud MD Tak Sembrono

JUMAT, 17 NOVEMBER 2023 | 22:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP mendukung Cawapres Mahfud MD yang mengeluarkan pendapat bahwa pakta integritas Pj Bupati Sorong mendukung pasangan Capres-Cawapres tidak bermasalah secara hukum.

“Saya percaya Prof Mahfud tidak sembrono,” kata politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/11).

Menurutnya, Mahfud MD telah dikenal oleh banyak kalangan sebagai pendekar hukum, sekaligus tokoh yang bersih dan jujur.


“Di pundak beliau harapan pembenahan hukum masih memiliki optimisme,” katanya.

Meski begitu Hendrawan berpandangan bahwa pakta integritas itu tetap harus dicek dari kedua belah pihak.

“Pakta itu harus dicek, sepihak atau sebagai kesepakatan dua pihak. Saya lihat orang bisa saja membuat pakta sepihak, untuk memojokkan pihak lain,” katanya lagi.

Soal desakan publik agar dicopot dari jabatan sebagai Menko Polhukam, meski sudah mengajukan cuti karena ikut kontestasi Pilpres 2024, menurut Hendrawan, Mahfud sudah mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Sudah ada ketentuannya. Jika harus mundur, bukankah yang lain, seperti Prabowo, harus mundur juga?” pungkasnya.

Sebelumnya Mahfud MD buka suara soal dokumen yang diduga pakta integritas, yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Dia menilai itu bukan masalah hukum.

"Nggak, itu bukan masalah hukum, biarkan saja," kata Mahfud kepada wartawan, di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya