Logo PDI Perjuangan, ilustrasi/Rep
DPP PDIP mendukung Cawapres Mahfud MD yang mengeluarkan pendapat bahwa pakta integritas Pj Bupati Sorong mendukung pasangan Capres-Cawapres tidak bermasalah secara hukum.
“Saya percaya Prof Mahfud tidak sembrono,” kata politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/11).
Menurutnya, Mahfud MD telah dikenal oleh banyak kalangan sebagai pendekar hukum, sekaligus tokoh yang bersih dan jujur.
“Di pundak beliau harapan pembenahan hukum masih memiliki optimisme,” katanya.
Meski begitu Hendrawan berpandangan bahwa pakta integritas itu tetap harus dicek dari kedua belah pihak.
“Pakta itu harus dicek, sepihak atau sebagai kesepakatan dua pihak. Saya lihat orang bisa saja membuat pakta sepihak, untuk memojokkan pihak lain,” katanya lagi.
Soal desakan publik agar dicopot dari jabatan sebagai Menko Polhukam, meski sudah mengajukan cuti karena ikut kontestasi Pilpres 2024, menurut Hendrawan, Mahfud sudah mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Sudah ada ketentuannya. Jika harus mundur, bukankah yang lain, seperti Prabowo, harus mundur juga?” pungkasnya.
Sebelumnya Mahfud MD buka suara soal dokumen yang diduga pakta integritas, yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Dia menilai itu bukan masalah hukum.
"Nggak, itu bukan masalah hukum, biarkan saja," kata Mahfud kepada wartawan, di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).
