Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan pada Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik 2023/Ist
Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), khususnya pemulihan fungsi badan banding (appellate body) dan penyelesaian sengketa, adalah satu keharusan untuk segera dilakukan.
Dikatakan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, reformasi WTO perlu terus didorong untuk memastikan keberhasilan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO Juni 2022 silam di Jenewa, Swiss.
Hal ini disampaikan Mendag Zulhas, pada Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau
Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting (AMM), di San Francisco, Amerika Serikat, Rabu (15/11).
"Indonesia yakin bahwa keberhasilan KTM ke-12 WTO dapat dicapai melalui diskusi inklusif dan dorongan politis semua anggota WTO. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mereformasi WTO," ujar Zulhas, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).
"Saya yakin jawaban dari tantangan yang kita hadapi saat ini adalah sistem perdagangan multilateral yang lebih adil dan inklusif," imbuhnya.
Selain reformasi WTO, Zulhas juga menekankan pentingnya penyelesaian perundingan di WTO yang meliputi pembahasan yang berimbang atas isu pertanian dan
public stock holding (PSH), subsidi perikanan, isu kekayaan intelektual, dan niaga elektronik.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan bahwa APEC memikul tanggung jawab untuk mengatasi isu lingkungan.
"Kita perlu memastikan bahwa kebijakan perdagangan tidak menjadi instrumen proteksionisme yang terselubung dalam bentuk kepedulian lingkungan," katanya.
Lanjutnya, Indonesia juga sepakat dengan Ekonomi APEC bahwa kunci pertumbuhan ekonomi yang merata adalah memastikan keuntungan perdagangan dan investasi dapat dirasakan seluruh kalangan.
"Indonesia memandang penting perdagangan dan investasi inklusif yang manfaatnya harus dapat dirasakan seluruh kalangan," pungkasnya.
