Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Wisnu Wijaya/Ist
Fraksi PKS di DPR keberatan dengan usulan Kemenag menaikkan biaya Haji tahun 1445 H/2024 M menjadi Rp105 juta dari tahun sebelumnya Rp90 juta per jemaah.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Wisnu Wijaya mengatakan biaya tersebut bisa ditekan dengan sejumlah alternatif. Salah satunya, memangkas durasi haji yang terlalu panjang.
“Kami memandang bahwa usulan tersebut masih bisa turun dengan cara melakukan efisiensi pada sejumlah komponen seperti menekan biaya penerbangan, mengubah pola permakanan/konsumsi, khidmatul masyair, pemangkasan durasi haji, serta dengan menghapus sejumlah komponen yang tidak relevan,” ujar Wisnu kepada wartawan, Jumat (17/11).
Wisnu mengurai beberapa hal yang bisa ditekan pemerintah agar biaya haji tidak mengalami kenaikan tinggi.
Pertama, mendesak agar layanan penerbangan haji dibuka seluas-luasnya bagi seluruh maskapai.
“Layanan penerbangan perlu dibuka untuk semua maskapai sehingga nantinya ada kompetisi yang bisa menghasilkan harga bersaing sekaligus bisa memberi lebih banyak opsi atau tawaran bagi kita untuk memilih layanan yang lebih menjanjikan dan berkualitas," jelasnya.
Kedua, terkait pola permakanan atau konsumsi, Wisnu meminta agar opsi untuk mengubah pola permakanan dengan pemberian uang tunai kepada jemaah perlu dipertimbangkan serius. Pemberian uang tunai itu terkait kompensasi biaya makan bagi jemaah.
“Selain untuk menghindari makanan katering yang terbuang mubazir, juga akan lebih hemat dan lebih leluasa bagi para jemaah haji karena mereka akan menyiapkan sendiri lauk pauk yang sesuai dengan selera dan lidah mereka, di sisi lain juga memberikan
multiplier effect keekonomian bagi usaha mikro kecil di tanah air,” bebernya.
Wisnu menambahkan, jika memang terpaksa harus menggunakan layanan katering di sana, pihaknya meminta agar dilakukan 'open tender' katering yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Panja BPIH.
Ketiga, menyingkat durasi haji dari 40 hari menjadi 35 sampai 30 hari. Wisnu menilai hal itu dapat menekan pengeluaran dari komponen perhotelan, konsumsi, transportasi dan biaya hidup hingga ratusan miliar.
“Penyingkatan waktu ini sesungguhnya kembali pada kesiapan maskapai terkait. Keluhan jemaah di tahun sebelumnya adalah mereka sebenarnya ingin segera pulang namun tidak ada penerbangan. Untuk itu, kami mendorong agar terkait layanan penerbangan bisa dibuka seluas-luasnya agar kita bisa mendapatkan maskapai yang siap dengan usulan penyingkatan durasi haji tersebut,” demikian Wisnu Wijaya.
