Berita

Koordinator Umum Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) Sumut, Zuliandi Simatupang/Ist

Politik

Oknum Anggota Bawaslu Medan Ditangkap Polisi, PPI Sumut: Bukti Penyelenggara Pemilu Tidak Berintegritas

JUMAT, 17 NOVEMBER 2023 | 06:09 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penangkapan Anggota Bawaslu Kota Medan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara pada Selasa lalu (14/11) disesalkan sejumlah pihak. Pasalnya, hal itu menunjukkan indikasi kuat soal lemahnya integritas penyelenggara pemilu.

"Penangkapan yang disinyalir sebagai upaya pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu tersebut terhadap salah satu caleg yang akan bertarung pada Pemilu 2024 itu, menambah catatan buruk bagi penyelenggara pemilu," ujar Koordinator Umum Perhimpunan Pemilih Indonesia Sumatera Utara (PPI Sumut), Zuliandi Simatupang, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita RMOLSumut, Kamis malam (16/11).

Oleh karena itu, sambung Zuliandi, PPI Sumut mendorong Bawaslu RI menyikapi hal tersebut melalui kelembagaan Bawaslu. Dan meminta untuk terus meningkatkan kualitas aparatur pengawas pemilu di daerah.


"Jangan sampai hal seperti tersebut tidak bisa dideteksi dan dicegah oleh Bawaslu RI," tegas Zuliandi.

Menurutnya, hal tersebut sangat mencoreng wajah Lembaga Bawaslu, yang sangat diharapkan oleh masyarakat benar-benar mampu mengawasi Pemilu 2024 berlangsung adil, jujur, dan penuh integritas.

"Agar mendapat kepercayaan masyarakat pemilih dan peserta pemilu. Sesuai dengan tagline Bawaslu dimana rakyat turut serta mengawasi dan Bawaslu mampu menegakan keadilan Pemilu," terang Zuliandi.

Selain itu, Zuliandi juga meminta Bawaslu Sumut merespons terkait kejadian tersebut, karena telah menjadi konsumsi publik dan pemberitaan di banyak media.

"Dalam hal ini, PPI mendorong masyarakat pemilih harus sadar, cerdas, dalam memilih dan mengawasi serta merespons apa yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan datang," demikian Zuliandi Simatupang.

Anggota Bawaslu berinisial AZH ditangkap bersama 2 orang lainnya berinisial FWH dan IG di lobi sebuah hotel di Kota Medan. Pelaku diduga melakukan pemerasan berkaitan dengan kelengkapan syarat salah seorang bacaleg yang ingin maju jadi anggota DPRD Kota Medan.

"Tujuannya untuk pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan," ucap Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi kepada wartawan, Rabu malam (15/11).
 
AZH ini baru dilantik kurang dari 4 bulan menjadi Anggota Bawaslu kota Medan periode 2023-2028.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya