Jika Menang Pilpres 2024, Cak Imin Akan Prioritaskan Evaluasi UU ITE

Evaluasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi prioritas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

Hal itu disampaikan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin), usai Konsolidasi Internal Pemenangan Amin di Desa Gapura, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (16/11).

"Demokrasi tetap berjalan, kebebasan berpikir, undang-undang ITE kita evaluasi. Karena itu hanya akan menyulitkan rakyat dan masyarakat berekspresi dengan bebas," kata Cak Imin, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (16/11).

Ia beralasan, UU ITE membelenggu kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat selama ini. Pendapatnya itu senada dengan pasangannya, Anies Baswedan.

Ketua Umum PKB itu bercerita, Anies Baswedan merupakan teman lamanya. Keduanya sama-sama menuntut ilmu di Universitas Gadjah Mada.

"Sama-sama di pergerakan mahasiswa yang mengganti dengan rezim demokrasi. Hari ini kita berhasil. Oleh karena itu, hari ini kita ingin memimpin perubahan agar keadilan lebih terasa. Yang besar tetap boleh besar tapi yang kecil harus bisa besar," ucapnya.

Cak Imin juga menyebut netralitas ASN, TNI dan Polri, Bawaslu dan KPU menjadi hal mutlak.

"Netralitas itu mutlak, kalau enggak pemilu itu kotor. Kalau pemilu kotor, Indonesia hancur gara-gara titik nol demokrasi. Wasit semuanya harus fair," tutur Cak Imin.

"Jadi siapapun yang menang akan mendapatkan dukungan kuat, legitimate itu namanya," tegasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyebut beberapa survei menyampaikan hasil survei pasangan Amin mengalami peningkatan dari 18 persen menjadi 23 persen.

"Alhamdulillah berkat kerja keras, tidak akan mengkhianati hasil. Saya merasakan sendiri mesin PKB sangat gerak cepat, PKS juga bergerak, Nasdem juga bergerak, ditambah relawan-relawan. Dan denyut nadi perubahan betul-betul merata, rakyat ternyata membutuhkan perubahan, rakyat ternyata membutuhkan nasibnya naik kelas," demikian Cak Imin.