Berita

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid (ketiga dari kiri) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11)/RMOL

Politik

Pemilu 2024 Dihantui Ketidakdamaian, PKB: Alarm Demokrasi Mau Mati

KAMIS, 16 NOVEMBER 2023 | 16:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemilu 2024 masih dihantui bayang-bayang ketidakdamaian. Pasalnya, dalam proses dan tahapan pemilu banyak ditemukan sesuatu yang janggal dan bermasalah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Nomor Urut Pasangan Capres Telah Ditetapkan, Saatnya Menuju Kampanye dengan Damai” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).

“Koalisi Perubahan, Pak Anies dan Pak Muhaimin, begitu Amin deklarasi di Tanah Laut, di sana ada penghadangan, habis itu seakan-akan ada soal hukum dan lain lain, kita dituduh gak akan bisa mendaftar karena terlalu banyak masalah. Eh ternyata di sisi lain ada yang bermain betul dengan hukum. Bahkan konstitusi,” kata Jazilul.


Jazilul menyebut, demokrasi memang bisa membuat semua orang menangis bahkan kecewa. Tak terkecuali anggota DPR RI.

“Ada yang kemudian (bilang) alarm dipencet, alarm demokrasi yang mau mati, pemerkosaan hukum, itu dipencet,” selorohnya.

Sebab, lanjut dia, pada Pilpres 2024, hukum seolah dipermainkan hanya untuk sekadar meloloskan satu orang saja.

“Nah itu menurut saya, bayang-bayang ketidakdamaian itu ada, jika memang dari awal memang tidak clear kalau bahasa kitanya itu subhat, ya gak harus gak halal, remeng remeng,” tuturnya.

“Dia dianggap haram nyatanya juga konstitusi membolehkan, dianggap halal kok produknya melalui produk di dalam ruang gelap yang tercela kena pelanggaran berat,” demikian Jazilul.

Hadir Narasumber lain dalam diskusi tersebut yakni Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Syarief Hasan, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, dan Pengamat politik Abdul Hakim MS.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya