Berita

Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Paudah, dialog dengan penggerak PKK dan Posyandu/Ist

Nusantara

Paudah: Penanganan Stunting Jangan Hanya Jargon

RABU, 15 NOVEMBER 2023 | 21:37 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Paudah, mengingatkan aparatur desa agar bersungguh-sungguh menangani stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak.

Jika tidak ditangani dengan baik, persoalan stunting akan menghambat rencana mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Tolong ya, stunting jangan dijadikan jargon," kata Paudah, saat bertemu peserta pelatihan aparatur desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).


Rilis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/11), menyebutkan, untuk penanganan stunting, Paudah meminta pemerintah desa mengalokasikan anggaran cukup untuk kegiatan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu.

Sebagaimana diketahui, saat dialog dengan peserta dari PKK dan Posyandu, mereka mengaku hanya mendapat anggaran Rp10 juta-Rp15 juta per tahun. Dana itu digunakan untuk membayar honor dan membiayai kegiatan. "Kecil sekali, mana cukup?" tandasnya.

Menurut Paudah, sesuai data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2018, Indonesia memiliki angka stunting sangat mengkhawatirkan, mencapai 9 juta.

"Angka itu besar sekali, dan membebani pembangunan negara. Cita-cita jadi negara maju pada 2045 bisa susah dicapai, karena kita harus mengalihan anggaran pembangunan untuk mengurus mereka," katanya.

Pada kesempatan itu Paudah memaparkan langkah-langkah yang bisa dilakukan kader PKK dan Posyandu yang ada di desa-desa, salah satunya mencari remaja putri untuk diberi tablet penambah darah.

"Tidak sehatnya perempuan hamil, karena kurangnya darah. Produksi otak tidak bagus kalau kurang tablet tambah darah," katanya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya