Berita

Calon presiden-wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di acara pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 di KPU RI, Selasa (14/11)/RMOL

Politik

Ganjar Pranowo: Kita Mesti Pastikan Demokrasi Berjalan Jurdil, Jauh dari Unsur KKN

RABU, 15 NOVEMBER 2023 | 01:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Calon presiden Ganjar Pranowo menyinggung soal indikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam perhelatan Pemilu 2024.

Ganjar berharap kepada seluruh elite partai politik, khususnya seluruh rakyat Indonesia, agar mampu menjaga demokrasi di Indonesia pada tahun politik ini.

"Setelah ini, kita harus bisa memastikan, bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas, yang jauh, jauh sekali dari unsur KKN, harus kita pastikan," kata Ganjar usai pengundian nomor urut paslon di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa malam (14/11).


"Inilah amanah konstitusi, yang harus kita pegang dan tentu kita bisa menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI," sambungnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai, alur demokrasi di Indonesia terkadang tidak sejalan dengan amanah konstitusi. Namun dia meyakini, jika mampu dijaga dengan sepenuh hati, akan tiba di muara demokrasi.

"Jalan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, ada kadang berliku, seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batin, dia tidak akan bisa dibendung, dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia dipaksakan, dia akan tetap mencari jalannya, sampai tiba di muara," tuturnya.

"Muara itulah, muara demokrasi yang saat ini kita harapkan, dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya