Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist
Tiga bulan menjelang momen pencoblosan Pemilu Serentak 2024, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta dan tokoh masyarakat berkumpul di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Senin (13/11).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI M. Hasan, dengan jajarannya berdiskusi agar sinergi terjalin dengan optimal.
Heru menilai pertemuan ini sangat penting sebagai langkah awal dalam menciptakan suasana pemilu yang sehat.
"Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentunya sudah menentukan titik-titiknya (yang berpotensi rawan) agar ini menjadi aman dan kondusif," kata Heru melalui siaran pers Pemprov DKI Jakarta.
Heru mengatakan, salah satu tantangan besar yang sering dihadapi ketika pemilu yaitu berita hoaks yang bersifat merusak reputasi pihak lain. Untuk itu, penting dilakukan sinergi dengan berbagai macam pihak yang dekat dengan masyarakat agar dapat menjamin kelancaran proses pemilu.
"Kita harus memilah berita-berita yang memang hoax (supaya) bisa kita abaikan. Sekali lagi harapan kami adalah melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa memberikan informasi terbaik bagi masyarakat," kata Heru.
Kemudian, Heru juga menyampaikan, jajaran Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen dalam menjunjung tinggi profesionalisme dengan bersikap netral. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai aturan terkait netralitas saat pemilu.
"ASN pasti memiliki aturan-aturan dan prosedur tetap (protap), sehingga ASN DKI Jakarta (diharapkan) dapat menjalankan tugas dengan mengusung profesionalisme. Tentunya kami juga melakukan itu untuk memberikan kenyamanan bagi warga jelang pesta pemilu 2024," kata Heru.
Heru turut mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara kedamaian dan keamanan Kota Jakarta saat pemilu 2024 nanti. Ia berharap, para tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama proses kampanye dan pemilihan umum.
"Hal ini tidak lepas dari posisi Jakarta sebagai barometer politik ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan di Indonesia," demikian Heru.
