KPK Tangkap Tangan Penjabat Bupati Sorong

SENIN, 13 NOVEMBER 2023 | 10:03 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan di daerah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Beberapa pihak diamankan, di antaranya Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso dan pemeriksa BPK.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan tangkap tangan pada Senin dinihari (13/11).

"Benar tim KPK lakukan kegiatan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara yang sedang melakukan korupsi di wilayah Kabupaten Sorong Papua Barat Daya," kata Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin pagi (13/11).

Sejauh ini kata Ali, pihaknya mengamankan beberapa pihak di Sorong dan Manokwari, di antaranya para pejabat Kabupaten Sorong dan pemeriksa BPK perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

"Perkembangan akan disampaikan," pungkas Ali.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, salah satu pihak yang terjaring tangkap tangan adalah Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso.

Berita

Hukum

KPK Tangkap Tangan Penjabat Bupati Sorong

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara