Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Pernyataan Jubir TPN Tuding Aparat Tidak Netral Dinilai Tendensius dan Playing Victim

MINGGU, 12 NOVEMBER 2023 | 18:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tudingan Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, terkait aparat tidak netral di Pemilu 2024, dinilai tendensius dan terkesan playing victim (berlagar seperti korban).

Caleg PSI DPR RI Dapil Jatim IX, Kardono Setyorakhmadi, mengungkapkan, pernyataan Aiman tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Saya melihat tudingan Aiman dan TPN tendensius, juga terkesan playing victim," kata Kardono kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (12/11).


Dia juga menambahkan, terkait isu perusakan baliho yang diframing TPN juga terkesan playing victim. Menurutnya, pencopotan tidak hanya terjadi pada baliho pasangan Ganjar-Mahfud.

"Di setiap Pemilu, hal seperti itu selalu terjadi. Dan bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bukan PDIP saja yang mengalaminya. Baliho PSI pun banyak dirusak dan hilang, ada di sejumlah daerah, dan kami tak ingin menduga-duga atau berprasangka buruk bahwa itu (perbuatan) aparat. Bisa saja itu memang operasi yustisi Pemda setempat, dan kami tak ingin berspekulasi apa pun, apalagi menuding aparat," tandasnya.

Saat ini, kata Kardono, TNI, Polri dan jajaran aparat lainnya, terus berkomitmen menjaga netralitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.

"Itu tak bisa ditawar. Selain itu, saya juga melihat, bahwa secara umum dan secara institusi, aparat pemerintah secara terbuka sudah mengumumkan netralitasnya. Di sinilah saya melihat ada playing victim," ucapnya.

Di sisi lain ia juga menyinggung pemasangan CCTV di KPU. Pasalnya, kata Kardono, terkait hal itu sudah ada MoU antara Polri dan penyelenggara Pemilu, untuk kepentingan pengamanan pesta demokrasi.

"Ketua KPU sudah menjelaskan, ini adalah hasil MoU dengan Polri, untuk mengamankan pemilu, tetap saja diserang. Lalu apa maunya mereka, polisi disuruh diam saja tak melakukan pengamanan, kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab, kalau tidak puas, kan tinggal minta transparansi dan akuntabilitasnya. Saya yakin Polri terbuka untuk berkoordinasi dengan siapa pun dalam konteks pengamanan Pemilu," paparnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya