Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Relanu 08: Ada Tekanan pada ASN di Jateng agar Menangkan Ganjar-Mahfud

MINGGU, 12 NOVEMBER 2023 | 15:48 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Koordinator Provinsi Relawan Nusantara 08 (Relanu 08) Jawa Tengah, Itqon Hakim alias Gus Itqon, mengaku mendapat informasi bahwa ada tekanan kepada ASN (aparatur sipil negara) di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, agar memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

Relanu 08 Jawa Tengah sendiri kini berdiri dan tersebar di berbagai desa di Jawa Tengah.

"Posisi saya Korprov (koordinator provinsi) Relanu 08 Jawa Tengah, saya mendapat informasi dari jaringan kita di kabupaten-kabupaten, bahwa terjadi tekanan terhadap ASN, seperti di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, agar memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD," kata Gus Itqon, dalam keterangannya, Minggu (12/11).


Dia juga menjelaskan menjelaskan, tekanan-tekanan itu dilakukan Pj bupati di berbagai daerah di Jawa Tengah. Bahkan, sambung dia, ada salah satu ASN yang mendapat ancaman pencopotan, jika tidak memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Sampai ada kepala dinas dipanggil ke ruangan (Pj bupati), dan diancam, pokoknya harus menangkan Pak Ganjar," katanya, seperti dikutip dari rilis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL.

Selain tekanan kepada ASN, Gus Itqon juga menjelaskan adanya program daerah yang disalahgunakan dan diklaim Ganjar sebagai programnya.

"Bahkan ada program-program pemerintah daerah yang dimanfaatkan dengan narasi pemenangan Ganjar Pranowo," kata dia.

Menyikapi itu, Gus Itqon mengimbau pemerintah agar netral, jangan berpihak dan berupaya memenangkan salah satu pasangan calon. Menurutnya, bahwa relawan Prabowo-Gibran tidak memerlukan itu.

"Mental kami ini pemenang, jadi santai aja, ndak papa, yang penting Pemilu berjalan damai, fair, berjalan baik, tidak ada pj bupati yang menyalahgunakan wewenang untuk memenangkan salah satu Paslon. Netral saja, karena posisinya harus netral," pungkas Gus Itqon.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya