Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Ist

Politik

PDIP Harusnya Tegur Jokowi saat Bilang Ikut Cawe-cawe Pilpres 2024

MINGGU, 12 NOVEMBER 2023 | 08:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PDI Perjuangan seharusnya langsung menegur Presiden Joko Widodo ketika menyatakan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024, sebelum pada akhirnya merugikan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu, seperti saat ini.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, hubungan panas-dingin Jokowi dan PDIP khususnya dengan ketua umum PDIP sebenarnya sudah lama terjadi.

"Sepertinya sejak isu tiga periode atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden ramai disuarakan oleh beberapa gelintir menteri di kabinet Jokowi," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/11).


Kekecewaan PDIP dengan Jokowi, kata Satyo, semakin menjadi ketika Jokowi merasa lebih menentukan capres-cawapres ketimbang PDIP. Pada akhirnya, Jokowi mengatakan terang-terangan akan cawe-cawe meskipun dengan alasan pengamanan program pemerintah.

"PDIP mestinya bisa langsung menegur kadernya kala itu saat ada presiden menyatakan secara terbuka akan cawe-cawe," terang Satyo.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) ini melihat, drama-drama selanjutnya semakin menguji akal sehat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan cawapres tidak cukup umur dan tidak matang secara kapasitas untuk menjadi kontestan Pilpres 2024.

"Jika bisa diprediksi dramatisasi politik oleh Jokowi ke depan akan tayang lagi dan mungkin saja Jokowi tertarik mengambil Partai Golkar karena sejalan dengan rencana bergabungnya cawapres Gibran dan adik iparnya yang saat ini Walikota Medan (Bobby Nasution)" pungkas Satyo.



Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya