Berita

Diskusi publik Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Airlangga dan Koalisi Masyarakat Sipil bertajuk "Quo Vadis Demokrasi dan Hukum, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (9/11)/Ist

Politik

Ray Rangkuti: Jika Demokrasi Terancam, Bisa Sebabkan Tragedi Kemanusiaan

KAMIS, 09 NOVEMBER 2023 | 21:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Demokrasi di Indonesia harus dijaga dan dipertahankan. Karena dengan demokrasi, masyarakat Indonesia bisa bebas untuk menyampaikan pendapat.

Begitu pandangan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti yang disampaikan dalam diskusi publik  Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Airlangga dan Koalisi Masyarakat Sipil bertajuk "Quo Vadis Demokrasi dan Hukum, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (9/11).

"Jika demokrasi terancam maka bisa menyebabkan tragedi kemanusiaan," kata Ray Rangkuti.


Realita saat ini, dikatakan Ray, pondasi demokrasi sekarang sedang digerogoti hampir dari semua aspek.

"Kebebasan berpendapat saat ini begitu mahal, karena ada intimidasi, dianggap penghinaan dan kemudian dipenjara," katanya.

Penggerogotan demokrasi, lanjutnya, dapat dilihat sejak dilakukan revisi UU KPK, terbitnya UU Omnibus Law, Revisi UU Minerba. Di mana, kata dia, proses pembuatan produk perundang-undangan itu dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara memadai.

Belum lagi, kata Ray lagi, kencangnya isu dinasti politik akhir-akhir ini, tentu menjadi ancaman tersendiri terhadap demokrasi. Terutama, dalam siklus pemilihan pemimpin secara demokratis.

"Munculnya dinasti politik belakangan ini justru memanfaatkan sistem demokrasi, dilahirkan oleh orang yang dipilih dalam sistem demokrasi," tandasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya