Berita

Diskusi publik Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Airlangga dan Koalisi Masyarakat Sipil bertajuk "Quo Vadis Demokrasi dan Hukum, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (9/11)/Ist

Politik

Ray Rangkuti: Jika Demokrasi Terancam, Bisa Sebabkan Tragedi Kemanusiaan

KAMIS, 09 NOVEMBER 2023 | 21:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Demokrasi di Indonesia harus dijaga dan dipertahankan. Karena dengan demokrasi, masyarakat Indonesia bisa bebas untuk menyampaikan pendapat.

Begitu pandangan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti yang disampaikan dalam diskusi publik  Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Airlangga dan Koalisi Masyarakat Sipil bertajuk "Quo Vadis Demokrasi dan Hukum, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (9/11).

"Jika demokrasi terancam maka bisa menyebabkan tragedi kemanusiaan," kata Ray Rangkuti.


Realita saat ini, dikatakan Ray, pondasi demokrasi sekarang sedang digerogoti hampir dari semua aspek.

"Kebebasan berpendapat saat ini begitu mahal, karena ada intimidasi, dianggap penghinaan dan kemudian dipenjara," katanya.

Penggerogotan demokrasi, lanjutnya, dapat dilihat sejak dilakukan revisi UU KPK, terbitnya UU Omnibus Law, Revisi UU Minerba. Di mana, kata dia, proses pembuatan produk perundang-undangan itu dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara memadai.

Belum lagi, kata Ray lagi, kencangnya isu dinasti politik akhir-akhir ini, tentu menjadi ancaman tersendiri terhadap demokrasi. Terutama, dalam siklus pemilihan pemimpin secara demokratis.

"Munculnya dinasti politik belakangan ini justru memanfaatkan sistem demokrasi, dilahirkan oleh orang yang dipilih dalam sistem demokrasi," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya