Berita

Diskusi publik Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Airlangga dan Koalisi Masyarakat Sipil bertajuk "Quo Vadis Demokrasi dan Hukum, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (9/11)/Ist

Politik

Ray Rangkuti: Jika Demokrasi Terancam, Bisa Sebabkan Tragedi Kemanusiaan

KAMIS, 09 NOVEMBER 2023 | 21:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Demokrasi di Indonesia harus dijaga dan dipertahankan. Karena dengan demokrasi, masyarakat Indonesia bisa bebas untuk menyampaikan pendapat.

Begitu pandangan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti yang disampaikan dalam diskusi publik  Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Airlangga dan Koalisi Masyarakat Sipil bertajuk "Quo Vadis Demokrasi dan Hukum, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (9/11).

"Jika demokrasi terancam maka bisa menyebabkan tragedi kemanusiaan," kata Ray Rangkuti.


Realita saat ini, dikatakan Ray, pondasi demokrasi sekarang sedang digerogoti hampir dari semua aspek.

"Kebebasan berpendapat saat ini begitu mahal, karena ada intimidasi, dianggap penghinaan dan kemudian dipenjara," katanya.

Penggerogotan demokrasi, lanjutnya, dapat dilihat sejak dilakukan revisi UU KPK, terbitnya UU Omnibus Law, Revisi UU Minerba. Di mana, kata dia, proses pembuatan produk perundang-undangan itu dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara memadai.

Belum lagi, kata Ray lagi, kencangnya isu dinasti politik akhir-akhir ini, tentu menjadi ancaman tersendiri terhadap demokrasi. Terutama, dalam siklus pemilihan pemimpin secara demokratis.

"Munculnya dinasti politik belakangan ini justru memanfaatkan sistem demokrasi, dilahirkan oleh orang yang dipilih dalam sistem demokrasi," tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya