Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu, Tb Chaerul Dwi Sapta/Ist
Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad Pidana Bolombo, meminta semua komponen berkolaborasi mempercepat pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di akhir 2023.
Menurutnya, di penghujung 2023 banyak hal yang dapat dikerjakan untuk membuat pelaksanan P3PD berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal itu disampaikan La Ode saat membuka Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2023, secara virtual, Kamis (09/11) di Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta Selatan.
La Ode menyebut realisasi penyerapan anggaran P3PD untuk komponen 1 baru mencapai 35 persen, sedang untuk komponen 2 per 31 Oktober sebesar 52 persen dan komponen 3 sebesar 66 persen.
"Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini, antara lain agar kita dapat berkoordinasi, di antaranya mulai melakukan penyusunan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2023, mengevaluasi progres penyerapan dan menyusun percepatan pencapaian target penyerapan, kemudian mengkonsolidasikan laporan keuangan antar komponen," ujarnya.
La Ode yakin hambatan yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama dengan mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi pada pelaksanaan P3PD kali ini.
"Percepatan pelaksanaan dan target yang harus dicapai di 2023 bukan dengan kendala yang sedikit, karena 2023 termasuk dalam tahun politik, seluruh kementerian/lembaga agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa pada saat kampanye Pilpres, sebab itu saya berharap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P3PD mendukung pencapaian dimaksud, dan saling berkoordinasi untuk pencapaian program," kata La Ode.
Pada pertemuan itu dia juga berharap adanya rencana tindak lanjut percepatan penyelesaian refund Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) pada tahun sebelumnya, segera melakukan penyusunan draft petunjuk teknis dana hibah untuk kabupaten/kota dalam pengelolaan penguatan aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa, hingga segera menyiapkan Annual Work Plan (AWP) P3PD di 2024.
"AWP P3PD 2024 itu diharapkan betul-betul lebih terstruktur, terencana sesuai kegiatan maupun program," katanya.
"Selain itu, 2024 merupakah tahun terakhir pelaksanaan P3PD, karena itu harus kita pikirkan keberlanjutan P3PD melalui Exit Strategy pengelolaan penguatan aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa," ungkapnya.
Sementara itu, dalam laporan pembuka di Bandung, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu, Tb Chaerul Dwi Sapta, berharap penyerapan anggaran sampai Desember 2023 bisa optimal.
"Percepatan dan akselerasi P3PD 2023 yang sudah memasuki bulan November bisa kita lakukan penguatan, reviu, percepatan pelaksanaan anggaran sesuai dengan KPI, PDO pada P3PD," kata Chaerul.
