Berita

Peta Pakistan dan Afghanistan/Repro

Dunia

Kebijakan Deportasi Pakistan Mengancam Ratusan Jurnalis Afghanistan

RABU, 08 NOVEMBER 2023 | 19:34 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan deportasi besar-besaran oleh Pakistan terhadap migran ilegal Afghanistan turut berdampak pada ratusan jurnalis di sana.

Organisasi hak asasi manusia, Reporters Without Borders (RSF) mengungkap, beberapa jurnalis Afghanistan di Pakistan bahkan mengalami kekerasan usai pengumuman deportasi.

Salah satu jurnalis yang diwawancarai RSF mengaku diusir dan dilecehkan oleh pihak kepolisian. Padahal, ia memiliki kartu izin tinggal sementara di Pakistan.


“Saya dituduh melakukan spionase untuk media asing, vandalisme, propaganda negatif, dan mendukung hak-hak perempuan di bawah penganiayaan hukum di negara saya sendiri. Kematian menanti saya di sana,” kata jurnalis tersebut dikutip dari Khaama Press pada Rabu (8/11).

RSF memperkirakan ada 200 jurnalis Afghanistan yang akan terdampak kebijakan deportasi. Oleh karenanya, RSF mendesak Pakistan tetap mengizinkan para jurnalis tetap tinggal keselamatannya dijamin pemerintah setempat.

"Mengirim kembali ke Afghanistan membahayakan nyawa mereka," tegas RSF.

Kebijakan deportasi tersebut diperkuat Menteri Dalam Negeri Pakistan, Sarfaraz Bugti yang tidak akan memperpanjang waktu bagi imigran Afghanistan. Namun ia menegaskan, kebijakan deportasi tersebut hanya akan diberlakukan kepada migran ilegal.

"Kami berbicara tentang pengusiran penduduk ilegal, namun pesan tersebut disampaikan seolah-olah kami hanya mengusir warga Afghanistan," kata Bugti.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya