Berita

Ketua YLBHI Muhamad Isnur/Net

Politik

YLBHI: Pergantian Panglima TNI Harus Kedepankan Kapasitas dan Kapabilitas

SENIN, 06 NOVEMBER 2023 | 10:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pergantian jabatan Panglima TNI jelang masa pensiun Laksamana Yudo Margono harus sesuai asas regenerasi dan lepas dari kepentingan politis.

Begitu dikatakan Ketua YLBHI Muhamad Isnur mengomentari nama Kepala Staf Angkatan Darat Agus Subiyanto, yang diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI.

"Pergantian Panglima TNI sejatinya menjadi jalan rotasi dan regenerasi jabatan di tubuh TNI secara fair demi kepentingan negara," ujar Isnur dalam keterangan tertulis, Senin (6/11).


Dikatakan Isnur, pergantian Panglima TNI sudah sepatutnya mengedepankan pendekatan substantif. Yakni, pendekatan dengan mengedepankan rekam jejak.

"Di mana pendekatan yang menempatkan proses pergantian Panglima TNI yang menekankan pada kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin TNI," terangnya.

Pendekatan substantif, kata dia, menjadi penting karena proses pergantian kali ini berada satu fase dengan tahun politik menuju Pemilu 2024.

Dia pun berharap, Presiden Jokowi dan DPR RI berhati-hati, jangan sampai pergantian Panglima TNI ada muatan politis untuk keuntungan kekuasaan.

"Presiden dan DPR harus menghindari pragmatif-politis dalam pergantian panglima TNI, seperti mempertimbangkan unsur kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, kepentingan kelompok, dan keuntungan politik," tandasnya.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya