Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Ekonom: BRICS akan Mengakhiri Dominasi Dolar AS

SENIN, 06 NOVEMBER 2023 | 09:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Upaya negara-negara BRICS meningkatkan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan di antara anggotanya menjadi tantangan besar bagi mata uang dolar AS.

Dalam sebuah artikel untuk majalah Foreign Policy yang diterbitkan awal pekan ini, Joe Sullivan, mantan penasihat khusus di Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menyatakan bahwa BRICS kemungkinan besar akan menghilangkan hegemoni dolar atas perdagangan global.

BRICS yang saat ini terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, akan secara resmi menambahkan Argentina, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, dan UEA sebagai anggota pada bulan Januari mendatang. Menurut perkiraan, kelompok yang diperluas, yang Sullivan sebut sebagai BRICS+, akan mewakili hampir setengah PDB global pada tahun 2040.


“BRICS+ dapat membawa perekonomian negara-negara Selatan dari abad ke-20 ke abad ke-21," kata Sullivan.

"Pada abad ke-21, blok ekonomi non-Barat, seperti BRICS+, dapat memperoleh pengaruh atas negara-negara Barat. Embargo minyak pada abad ke-20 mungkin tampak ketinggalan jaman, bahkan kecil sekali, dibandingkan dengan tindakan perdagangan dan keuangan abad ke-21 yang secara teoritis dapat dikelola oleh BRICS+," ujarnya.

Ia mencatat bahwa tiga anggota awal blok tersebut – Brasil, China, dan Rusia – adalah eksportir utama logam mulia dan logam tanah jarang. Penambahan Mesir, Ethiopia, dan Arab Saudi – tiga negara yang mengelilingi Terusan Suez, yang merupakan arteri perdagangan utama – akan memberikan pengaruh pada blok tersebut terhadap 12 persen perdagangan global.

"Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab, yang merupakan eksportir utama bahan bakar fosil, akan memberi bobot lebih besar pada kelompok ini di pasar komoditas. Selain itu, Arab Saudi memiliki obligasi Treasury AS senilai lebih dari $100 miliar, yang memperluas pengaruh ekonomi yang dimiliki BRICS+ dalam kepemilikan keuangan,” kata Sullivan.

Sementara itu, negara-negara BRICS juga secara aktif meningkatkan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan timbal balik, dan bahkan telah mengisyaratkan kemungkinan memperkenalkan mata uang perdagangan tunggal baru pada pertemuan puncak bulan Agustus mendatang.

Meskipun mata uang tersebut masih dalam proses, Sullivan mengatakan bahwa BRICS+ memiliki kekuatan untuk menggulingkan dominasi dolar AS bahkan tanpa BRICS+.

“Negara-negara BRICS+ tidak perlu menunggu sampai mata uang perdagangan bersama sebelum mereka mengayunkan dampak ekonomi mereka yang semakin besar terhadap dolar," kata Sullivan.

"Negara-negara BRICS+ bahkan tidak perlu memiliki mata uang perdagangan bersama untuk mengambil alih kekuasaan King Dollar," ujarnya.

"Jika BRICS+ meminta Anda membayar setiap anggota dalam mata uang nasional masing-masing untuk berdagang dengan salah satu dari mereka, peran dolar dalam perekonomian dunia akan turun," lanjut Sullivan, seraya mencatat bahwa ketika hal itu terjadi berbagai mata uang akan memperoleh keuntungan.

Ekonom tersebut mencatat bahwa, secara umum dunia saat ini sudah lebih matang untuk melakukan de-dolarisasi dibandingkan enam bulan yang lalu karena "pergeseran tektonik" dalam perekonomian China dan di Washington.

Sullivan percaya bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok baru-baru ini berarti BRICS yang lebih seimbang, dan lebih dapat dipercaya untuk melayani kepentingan bersama dibandingkan kepentingan China yang mendominasi.

Sementara itu, ia juga mencatat bahwa ada skeptisisme yang berkembang mengenai seberapa dekat hegemoni dolar dengan kepentingan nasional AS di Washington sendiri.

“Rumor mengenai matinya dolar sebagai cadangan global mungkin telah dibesar-besarkan menjelang pertemuan puncak bulan Agustus (negara-negara BRICS di Johannesburg). Namun kali ini, rumor kematiannya mungkin tidak berlebihan,” tutup Sullivan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya