Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Ekonom: BRICS akan Mengakhiri Dominasi Dolar AS

SENIN, 06 NOVEMBER 2023 | 09:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Upaya negara-negara BRICS meningkatkan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan di antara anggotanya menjadi tantangan besar bagi mata uang dolar AS.

Dalam sebuah artikel untuk majalah Foreign Policy yang diterbitkan awal pekan ini, Joe Sullivan, mantan penasihat khusus di Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menyatakan bahwa BRICS kemungkinan besar akan menghilangkan hegemoni dolar atas perdagangan global.

BRICS yang saat ini terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, akan secara resmi menambahkan Argentina, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, dan UEA sebagai anggota pada bulan Januari mendatang. Menurut perkiraan, kelompok yang diperluas, yang Sullivan sebut sebagai BRICS+, akan mewakili hampir setengah PDB global pada tahun 2040.

“BRICS+ dapat membawa perekonomian negara-negara Selatan dari abad ke-20 ke abad ke-21," kata Sullivan.

"Pada abad ke-21, blok ekonomi non-Barat, seperti BRICS+, dapat memperoleh pengaruh atas negara-negara Barat. Embargo minyak pada abad ke-20 mungkin tampak ketinggalan jaman, bahkan kecil sekali, dibandingkan dengan tindakan perdagangan dan keuangan abad ke-21 yang secara teoritis dapat dikelola oleh BRICS+," ujarnya.

Ia mencatat bahwa tiga anggota awal blok tersebut – Brasil, China, dan Rusia – adalah eksportir utama logam mulia dan logam tanah jarang. Penambahan Mesir, Ethiopia, dan Arab Saudi – tiga negara yang mengelilingi Terusan Suez, yang merupakan arteri perdagangan utama – akan memberikan pengaruh pada blok tersebut terhadap 12 persen perdagangan global.

"Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab, yang merupakan eksportir utama bahan bakar fosil, akan memberi bobot lebih besar pada kelompok ini di pasar komoditas. Selain itu, Arab Saudi memiliki obligasi Treasury AS senilai lebih dari $100 miliar, yang memperluas pengaruh ekonomi yang dimiliki BRICS+ dalam kepemilikan keuangan,” kata Sullivan.

Sementara itu, negara-negara BRICS juga secara aktif meningkatkan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan timbal balik, dan bahkan telah mengisyaratkan kemungkinan memperkenalkan mata uang perdagangan tunggal baru pada pertemuan puncak bulan Agustus mendatang.

Meskipun mata uang tersebut masih dalam proses, Sullivan mengatakan bahwa BRICS+ memiliki kekuatan untuk menggulingkan dominasi dolar AS bahkan tanpa BRICS+.

“Negara-negara BRICS+ tidak perlu menunggu sampai mata uang perdagangan bersama sebelum mereka mengayunkan dampak ekonomi mereka yang semakin besar terhadap dolar," kata Sullivan.

"Negara-negara BRICS+ bahkan tidak perlu memiliki mata uang perdagangan bersama untuk mengambil alih kekuasaan King Dollar," ujarnya.

"Jika BRICS+ meminta Anda membayar setiap anggota dalam mata uang nasional masing-masing untuk berdagang dengan salah satu dari mereka, peran dolar dalam perekonomian dunia akan turun," lanjut Sullivan, seraya mencatat bahwa ketika hal itu terjadi berbagai mata uang akan memperoleh keuntungan.

Ekonom tersebut mencatat bahwa, secara umum dunia saat ini sudah lebih matang untuk melakukan de-dolarisasi dibandingkan enam bulan yang lalu karena "pergeseran tektonik" dalam perekonomian China dan di Washington.

Sullivan percaya bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok baru-baru ini berarti BRICS yang lebih seimbang, dan lebih dapat dipercaya untuk melayani kepentingan bersama dibandingkan kepentingan China yang mendominasi.

Sementara itu, ia juga mencatat bahwa ada skeptisisme yang berkembang mengenai seberapa dekat hegemoni dolar dengan kepentingan nasional AS di Washington sendiri.

“Rumor mengenai matinya dolar sebagai cadangan global mungkin telah dibesar-besarkan menjelang pertemuan puncak bulan Agustus (negara-negara BRICS di Johannesburg). Namun kali ini, rumor kematiannya mungkin tidak berlebihan,” tutup Sullivan.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya