Berita

Pertemuan delegasi Partai Ummat dengan Dubes Turki Talip Küçükcan di Kedutaan Besar Turki, Kamis, 2 November 2023/Ist

Global

Ke Turki, Partai Ummat Minta Erdogan Intervensi Militer di Palestina

JUMAT, 03 NOVEMBER 2023 | 22:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketua Majelis Syura Amien Rais dan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi berencana melakukan kunjungan ke Turki dan menemui Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Majelis Syura M.S. Kaban dan Wakil Ketua Umum Ummat Buni Yanis saat bertemu dengan Duta Besar Turki Talip Küçükcan di Kedutaan Besar Turki, Kamis (2/11).

Waketum Partai Ummat, Buni Yani menjelaskan bahwa maksud tujuan perwakilan mereka datang ke Turki adalah untuk menjalin kerjasama dengan partai yang berkuasa di sana yakni Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).


Dia menyoroti banyaknya persamaan yang dimiliki kedua partai, di antaranya adalah basis konstituen pendukung Islam konservatif meskipun kedua partai sangat modern dalam cara berpikir.

"Secara kultural, meskipun para pendukung dan pendiri AKP konservatif dalam beragama, namun mereka sesungguhnya para profesional yang berpikiran modern," jelasnya.

Selain itu, kata Buni, Partai Ummat juga berencana memberikan saran agar pemerintah Turki di bawah Erdogan dapat melakukan intervensi militer di Palestina untuk menghentikan jumlah korban yang terus bertambah akibat serangan brutal Israel.

Buni menilai, Turki bisa mengambil peran tersebut karena selain merupakan negara yang cukup kuat, Turki juga sangat vokal dalam menyerukan kepentingan dunia Islam.

"Militer Turki cukup kuat. Sebagai negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina dan secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945 menentang penjajahan, maka Partai Ummat mendorong Turki agar melakukan intervensi militer,” ujarnya.

Menurut Buni, bila tidak ada intervensi militer dari dunia internasional, maka kekejaman Israel tidak akan pernah bisa dihentikan.

"Israel akan semakin biadab membunuh penduduk sipil tak berdosa yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak," tegasnya.

Menanggapi dua pesan itu, Dubes Talip Küçükcan mengatakan bahwa Turki membuka diri untuk bekerja sama dalam banyak bidang dengan semua pihak di Indonesia.

Kendati demikian, pertemuan dengan Presiden Erdogan akan sangat sulit dilakukan, mengingat pemimpin Turki itu memiliki agenda yang padat.

Tetapi, kata Dubes, Partai Ummat akan bisa bertemu dengan bagian luar negeri Partai AKP di Ankara.

Sementara untuk seruan intervensi militer, Dubes mengatakan Turki akan melakukannya bila dilakukan bersama dengan negara-negara lain, misalnya negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya