Balas Permohonan Supervisi Polda Metro, KPK: Dilakukan Koordinasi Lebih Dahulu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan surat jawaban ke Polda Metro Jaya terkait permohonan supervisi penanganan perkara dugaan pemerasan terhadap tersangka Syahrul Yasin Limpo. KPK menyatakan akan melakukan koordinasi lebih dahulu untuk menentukan perlu tidaknya supervisi.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pada hari ini, Jumat (3/11), KPK menyampaikan surat jawaban ke Polda Metro terkait permohonan supervisi.

"Dalam surat tersebut, sebelum KPK menentukan perlu tidaknya melakukan supervisi, maka akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Koordinasi ini penting untuk menggali informasi awal, tanpa masuk pada substansi perkara," kata Ali kepada wartawan, Jumat (3/11).

Dari Informasi-informasi yang nantinya diperoleh tersebut, kata Ali, selanjutnya dilakukan analisis dan telaah untuk memutuskan apakah KPK perlu melakukan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut atau tidak.

Hal tersebut sebagaimana kewenangan KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi yang diatur dalam Pasal 6, 8, 10, 10A UU 19/2019; dan Perpres 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.