Berita

Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Craig Mokhiber/Net

Dunia

Petinggi PBB Pilih Mundur: Organisasi Ini Tidak Berdaya Hadapi Genosida di Depan Mata

KAMIS, 02 NOVEMBER 2023 | 07:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York mengundurkan diri karena kecewa dengan respons terkait pembantaian warga sipil Palestina di Gaza oleh Israel.

Ia adalah Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Craig Mokhiber.

Lewat suratnya kepada komisaris tinggi PBB di Jenewa pada Sabtu (28/10), Mokhiber menyampaikan pengunduran dirinya sebagai protes atas kegagalan PBB.


"Ini akan menjadi komunikasi terakhir saya dalam peran di New York. Sekali lagi kita melihat genosida terjadi di depan mata kita dan organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya," kata Mokhiber.

Menurut Mokhiber, kegagalan PBB bukan hanya di Gaza. PBB juga dinilai telah gagal mencegah genosida sebelumnya terhadap Tutsi di Rwanda, Muslim di Bosnia, Yazidi di Kurdistan Irak, dan Rohingya di Myanmar.

“Pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis, merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade, sepenuhnya didasarkan pada status mereka sebagai orang Arab. Tidak ada keraguan," jelasnya, seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (2/11).

Ia jugamenyoroti bagaimana Amerika Serikat (AS), Inggris, dan sebagian besar negara Eropa tidak hanya menolak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka berdasarkan Konvensi Jenewa, tetapi juga mempersenjatai serangan Israel dan memberikan perlindungan politik dan diplomatik terhadap konflik tersebut.

Mokhiber telah bekerja untuk PBB sejak tahun 1992 dan memegang sejumlah peran penting. Ia memimpin tugas komisaris tinggi dalam merancang pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia, dan bertindak sebagai penasihat senior hak asasi manusia di Palestina, Afghanistan, dan Sudan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya