Berita

Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Craig Mokhiber/Net

Dunia

Petinggi PBB Pilih Mundur: Organisasi Ini Tidak Berdaya Hadapi Genosida di Depan Mata

KAMIS, 02 NOVEMBER 2023 | 07:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York mengundurkan diri karena kecewa dengan respons terkait pembantaian warga sipil Palestina di Gaza oleh Israel.

Ia adalah Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Craig Mokhiber.

Lewat suratnya kepada komisaris tinggi PBB di Jenewa pada Sabtu (28/10), Mokhiber menyampaikan pengunduran dirinya sebagai protes atas kegagalan PBB.


"Ini akan menjadi komunikasi terakhir saya dalam peran di New York. Sekali lagi kita melihat genosida terjadi di depan mata kita dan organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya," kata Mokhiber.

Menurut Mokhiber, kegagalan PBB bukan hanya di Gaza. PBB juga dinilai telah gagal mencegah genosida sebelumnya terhadap Tutsi di Rwanda, Muslim di Bosnia, Yazidi di Kurdistan Irak, dan Rohingya di Myanmar.

“Pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis, merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade, sepenuhnya didasarkan pada status mereka sebagai orang Arab. Tidak ada keraguan," jelasnya, seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (2/11).

Ia jugamenyoroti bagaimana Amerika Serikat (AS), Inggris, dan sebagian besar negara Eropa tidak hanya menolak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka berdasarkan Konvensi Jenewa, tetapi juga mempersenjatai serangan Israel dan memberikan perlindungan politik dan diplomatik terhadap konflik tersebut.

Mokhiber telah bekerja untuk PBB sejak tahun 1992 dan memegang sejumlah peran penting. Ia memimpin tugas komisaris tinggi dalam merancang pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia, dan bertindak sebagai penasihat senior hak asasi manusia di Palestina, Afghanistan, dan Sudan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya