Berita

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat groundbreaking proyek LRT Jakarta fase 1B di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Senin (30/10)/Ist

Nusantara

Proyek LRT Velodrome-Manggarai Pemborosan Anggaran, Komjak: Hentikan!

KAMIS, 02 NOVEMBER 2023 | 00:49 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai yang resmi dimulai pada Senin (30/10) diminta dihentikan karena memboroskan APBD DKI Jakarta.

“Berdasarkan investigasi dan informasi yang kami peroleh dari beberapa anggota DPRD Komisi B yang menolak tanda tangan untuk menyetujui proyek LRT Velodrome-Manggarai, proyek itu kejar tayang dan pemborosan anggaran," kata Ketua Umum Komite Masyarakat Jakarta (Komjak), Agung Wibowo Hadi dikutip Kamis (2/11).

Menurut Agung, awalnya proyek tersebut akan diresmikan Presiden Joko Widodo, namun mendadak batal dan diwakili Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, di dampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.


“Semula peresmian proyek tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden pada pukul 08.30 WIB," kata Agung.

Bahkan, kata Agung, di lokasi acara groundbreaking, berbagai persiapan juga menunjukkan adanya protokoler untuk kehadiran Presiden. Seperti podium berlambang Burung Garuda tempat Jokowi akan membuka acara, telah siap digunakan di sana.

“Hari ini saya mewakili Bapak Presiden karena Bapak Presiden ada kegiatan mendadak yang tak bisa ditinggalkan,” kata Budi Karya Menteri Perhubungan di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Senin (30/10).

Di sisi lain, Agung mempertanyakan transparansi proses tender PT Jakarta Propertindo alias Jakpro yang mengandeng 4 perusahaan untuk mengerjakan proyek senilai Rp4,6 triliun tersebut.

“Dalam pengerjaannya, PT Jakpro akan menggandeng PT (Persero) Waskita Karya, PT (Persero) Nindya Karya, PT. LEN Railways System, dan Joint Operation (JO)," kata Agung.

Agung menyatakan APBD DKI Jakarta pada 2023 mengalami defisit hingga Rp 5 triliun. Hal ini diungkapkan dalam rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat Gubernur mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 Senin, (11/9).

“Defisit itu disebabkan oleh pendapatan daerah yang tidak mencapai target," kata Agung.




Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya