Berita

Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD/Ist

Politik

Mahfud MD Sedang Menajamkan Kritik Kebobrokan Pemerintah

RABU, 01 NOVEMBER 2023 | 18:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Temuan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait adanya dugaan penyelewengan impor emas batangan seberat 3,5 ton dinilai sebagai kritikan dari Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kepada atasannya langsung, Presiden Joko Widodo.

"Mahfud MD bisa saja sedang menajamkan kritiknya yang tentu secara politik diarahkan ke Jokowi, bobrok pemerintah akan kian terungkap," kata pengamat politik, Dedi Kurnia Syah, ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat, Rabu (1/11).

Dedi menambahkan, Mahfud harus mengungkap skandal tersebut sampai tuntas. Jika tidak, Mahfud dianggap memiliki kepentingan politik dalam mengungkap skandal tersebut.


"Hanya saja, sebagai Menko Polhukam, jika skandal korupsi semacam itu tidak terungkap, maka Mahfud sedang berpolitik. Bagaimanapun Mahfud adalah bagian dari pemerintah, sehingga punya beban untuk lakukan penegakan hukumnya," ujarnya.

Menurut Dedi, Mahfud sudah tepat berseberangan dengan Jokowi sebagai oposisi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Untuk itu, satu sisi sudah tepat Mahfud dan Jokowi tidak berkongsi dalam satu ruang politik menjelang akhir jabatan Jokowi, karena gerakan kritik publik akan diperkuat dengan adanya Mahfud MD," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya