Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL
Kekhawatiran mendalam terhadap konflik publik yang semakin membesar antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemuka di tengah publik.
Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono, menyebut pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hasto menyatakan PDIP merasa ditinggalkan akibat terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto.
Sementara, PDIP bersama sejumlah partai lainnya, mendukung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.
Selain itu, Hasto menyinggung ‘tersanderanya’ para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran,
Menurut Vishnu, isu yang diungkap Hasto Kristiyanto ini telah membahayakan stabilitas politik pemerintah.
“PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo. Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet,” kata Vishnu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/10).
Lanjut dia, gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang.
Vishnu menekankan perlunya kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai. Dia mendorong baik PDIP maupun Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi bersama dalam mengelola pemerintah secara kolaboratif dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.
Vishnu juga menegaskan pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik yang terbuka ini.
“Ini untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang,” tandasnya.
