Berita

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Pernyataan Hasto Soal Majunya Gibran Picu Ketidakstabilan Politik

SELASA, 31 OKTOBER 2023 | 21:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kekhawatiran mendalam terhadap konflik publik yang semakin membesar antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemuka di tengah publik.

Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono, menyebut pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto menyatakan PDIP merasa ditinggalkan akibat terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto.


Sementara, PDIP bersama sejumlah partai lainnya, mendukung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.

Selain itu, Hasto menyinggung ‘tersanderanya’ para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga  terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran,

Menurut Vishnu, isu yang diungkap Hasto Kristiyanto ini telah membahayakan stabilitas politik pemerintah.

“PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo. Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet,” kata Vishnu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/10).

Lanjut dia, gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang.

Vishnu menekankan perlunya kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai. Dia mendorong baik PDIP maupun Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi bersama dalam mengelola pemerintah secara kolaboratif dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.

Vishnu juga menegaskan pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik yang terbuka ini.

“Ini untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang,” tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya