Rakernas Reforma Agraria, Airlangga Akselerasi Penyelesaian Program Pemerataan Ekonomi

Reforma agraria telah menjadi salah satu piranti kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, hingga menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Reforma agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat, di mana pendapatan per kapita penerima meningkat 20,02 persen pada tahun 2022,” kata Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, Airlangga Hartarto dalam Rakernas Reforma Agraria bertema Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif dan Kolaboratif di Jakarta, Selasa (31/10).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukannya, ada beberapa aspek perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan reforma agraria. Pemerintah pun telah meluncurkan Perpres 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Selain memperkuat regulasi, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data reforma agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA. Yakni platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.

Airlangga yang juga Menko Perekonomian ini juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendorong percepatan reforma agraria. Ia berharap Kementerian/Lembaga hingga Pemda dapat terus berperan aktif memastikan percepatan pelaksanaan reforma agraria bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengharapkan keterlibatan penuh dari gubernur dan bupati/walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah bekerja sama Kementerian/Lembaga untuk mempercepat penyelesaian program pemerataan ekonomi pada Semester I tahun 2024,” pungkas Airlangga.