Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Net

Publika

Kalau Memang Tidak Senang Transisi Energi Cobalah Naikkan Produksi Minyak Nasional

SELASA, 31 OKTOBER 2023 | 13:55 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KEMENTERIAN ESDM dalam 10 tahun terakhir boleh dikatakan bangkrut. Terutama sekali dalam mengelola minyak nasional.

Apa itu bangkrut? Keadaan hari ini lebih buruk dari hari kemarin, besok atau lusa keadaannya akan lebih buruk lagi. Itu jelas bangkrut!

Apa buktinya? Produksi minyak nasional mengalami penurunan. Lalu mereka hanya menonton penurunan ini dan tidak melakukan apapun untuk membuat produksi minyak nasional meningkat. Tapi anggaran untuk kementerian ESDM dan sejolinya SKK Migas juga menurun atau gaji tunjangan dan uang yang dibawa pulang ke rumahnya juga menurun? Harusnya demikian.


Apakah mereka mau mengikuti langkah Arab Saudi menurunkan produksi minyak agar harga minyak dunia stabil? Ini bercanda kali. Indonesia impor minyak besar sekali. Impor minyak Indonesia sudah hampir 2/3 dari kebutuhan konsumsi nasional. Produksi minyak kurang lebih 600 ribu barel sehari, sementara pembakaran energi minyak di dalam negeri mencapai 1,4 juta barel sehari.

Pemerintahan ini memang tinggal beberapa bulan lagi, ayolah melangkah jangan berpangku tangan.

Katanya tidak mau transisi energi, karena agenda ini adalah agenda asing. Katanya tidak mau memikirkan mengalihkan subsidi minyak ke EBT dengan alasan bla bla. Kalau begitu coba pikirkan agar subsidi BBM yang sekarang mencapai Rp 500 triliun dicari gantinya dengan cara menaikkan pendapatan minyak. Jangan cuma mengatakan anti dan tidak mau, tetapi berbuatlah dan temukan jalan keluar.

ESDM cobalah bikin sesuatu untuk menahan laju produksi minyak tersebut. Lihat blok Rokan yang menjadi andalan Indonesia setelah dilepas Chevron hanya bisa menahan produksi yang terus menurun, ya ditahan tapi terus menurun.

Itu ditahan model apa ya? Kalau memang tidak mau berpindah dari migas ke EBT, atau mengalihkan subsidinya ke EBT, cobalah diusahakan agar Blok Rokan dapat subsidi biar usahanya menggali minyak ada titik terang.

Jadi ini adalah ikon nasionalisme. Karena setelah pindah dari Chevron, Presiden Jokowi sangat bangga atas hal ini juga harus membuktikan bahwa Blok Rokan yang dibeli Pertamina produksinya bisa melesat.

Jadi melawan transisi energi itu boleh boleh saja. Tapi harus menggunakan jurus tahu diri, sadar diri, dan mawas diri. Jangan dengan alasan transisi energi agenda asing lalu melamun dan hanya menonton impor minyak yang sudah lebih besar dari kemampuan produksi sendiri.

Itu minyak kan dari asing juga. Sudah impor disubsidi pula dari hasil keruk pajak rakyat. Ini daya beli rakyat dua kali dikeruk yakni dikeruk pajak dan dikuras barang impor. Piye bos?

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya