Keterlibatan Pj Kepala Daerah dalam Politik Praktis Bisa Hambat Kemajuan

Para penjabat (Pj) kepala daerah harus bisa menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis dalam perhelatan Pemilu 2024. Mereka harus fokus bekerja untuk membangun daerah secara baik dan akuntabel.

Begitu kata Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin kepada wartawan, Senin (30/10).

“Kehadiran para Pj kepala daerah harus membawa optimisme dan harapan bagi masyarakat daerah dalam percepatan pembangunan di daerah,” harapnya.

Saat ini, sambung Sultan, terdapat banyak persoalan daerah khususnya terkait isu pangan dan kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian serius para kepala daerah. Isu sosial di daerah cenderung lebih sensitif di setiap kontestasi politik.

"Kehadiran PJ kepala daerah diharapkan mampu membawa perubahan dalam budaya kerja birokrasi di daerah dan inovasi kebijakan yang efektif dan sesuai local wisdom. Keterlibatan PJ kepala daerah dalam politik praktis hanya akan menghambat kemajuan daerah,” tegasnya.