Berita

Seminar terkait rantai nilai global yang digelar Lab 45 bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura/Ist

Bisnis

Negara Perlu Intervensi Peningkatan Rantai Nilai Global Tingkat Nasional

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 21:55 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Adopsi rantai nilai global menjadi suatu hal krusial yang perlu diperkuat di Indonesia. Tidak hanya implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi, rantai pasok global mampu menghadirkan akses pengetahuan dan transfer teknologi negara maju kepada negara-negara berkembang.

Demikian dipaparkan Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Nurfitri Nugrahaningsih dalam seminar bertema Menyelami Posisi Strategis Indonesia dalam Rantai Nilai Global: Perspektif Nasional, Regional, dan Internasional yang digelar lembaga riset Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan Universitas Tanjungpura (Untan), Senin (30/10).

Di Indonesia, kata dia, banyak daerah memiliki posisi strategis pada sektor sumber daya alam (SDA) yang bisa menyempurnakan proses partisipasi rantai nilai global tingkat nasional. Salah satunya Provinsi Kalimantan Barat.


"Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalbar bisa memanfaatkan sektor pertambangan, pertanian, dan perkebunan, serta pelabuhan internasional," jelas Nurfitri.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa hal tersebut memerlukan upaya kontrol negara dalam menyempurnakan proses partisipasi rantai nilai global tingkat nasional.

"Intervensi mencakup perbaikan infrastruktur, struktur industri, perangkat regulasi, promosi, kebijakan luar negeri, pendidikan dan pelatihan hingga sikap responsif akan perubahan lingkungan," tegasnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Christina Ruth Elisabeth Tobing menyebut ASEAN sebagai pusat rantai nilai paling strategis dibanding kawasan negara berkembang lain.

Meskipun demikian, rantai nilai global ASEAN rentan terimbas guncangan mitra dagang utama, seperti perang dagang antara Amerika dan China yang signifikan melemahkan ASEAN.

"Untuk itu, diperlukan koordinasi kebijakan tingkat regional guna mempersiapkan infrastruktur lunak dan infrastruktur keras dalam menyelaraskan manfaat rantai nilai global bagi negara anggota ASEAN," papar Christina.

Masih dalam diskusi yang sama, Analis Ekonomi Politik LAB 45, Indah Lestari mengurai temuan hasil riset LAB 45 bahwa bahasan geoekonomi tidak terlepas dari diskursus konektivitas global, khususnya terkait rantai nilai global.

Kerangka kerja konektivitas menjadi prakarsa strategis bagi negara-negara adidaya untuk membangun kepentingan geopolitik. Kepentingan negara-negara adidaya tersebut kemudian diterjemahkan melalui jaringan rantai nilai (global value chain) yang dimaksudkan untuk memperkuat posisinya di tingkat global.

Riset LAB 45, kata dia, juga melakukan penjabaran objektif potensi peluang dan tantangan yang hadir dalam setiap gagasan konektivitas, dengan rekomendasi kebijakan sebagai tombak kajian strategis.

"Optimalisasi peran Indonesia dalam menghadapi carut-marut geoekonomi dapat dilakukan melalui pendayagunaan peluang kerja sama internasional maupun perbaikan secara mandiri," tandas Indah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya