Berita

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid/Net

Politik

Nusron Wahid: Pencalonan Gibran Bukan karena Kartu Truf

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 20:35 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut ada tekanan kekuasaan terhadap sejumlah partai politik. Dia bahkan menyebut ada kartu truf ketua umum Parpol yang sudah dipegang.

Pernyataan Hasto itu disampaikan pasca putusan MK, yang implikasinya melenggangkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Gibran yang sebelumnya kader PDIP, dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Menanggapi itu, politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, menepis pernyataan Hasto. Menurutnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Partai Golkar, memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.


"Kami memilih Gibran karena memberi kesempatan kepada anak muda untuk memimpin bangsa Indonesia," kata Nusron, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/10).

Dia juga menegaskan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, tapi karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.

"Bukan karena "kartu truf", tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," tambahnya.

Lebih jauh, anggota Komisi VI DPR RI itu juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia justru mengatakan sebaliknya.

"Justru pak Jokowi taat dan patuh pada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah mencalonkan Gibran sebagai calon Wapres, sebelum ada landasan konstitusionalnya," imbuhnya.

Nusron menilai, tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Presiden Jokowi, katanya, justru ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.

Sebab, menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo, karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai.

"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat, bukan petugas partai," tandas dia.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

Nyepi di Tengah Ramadan Perkuat Persaudaraan Lintas Iman

Kamis, 19 Maret 2026 | 10:01

Bedah Trailer 'Spider-Man: Brand New Day', Mengungkap Daftar Pemain dan Kandidat Musuh Utama

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:49

Volume Kendaraan Tol Trans Jawa Naik Signifikan

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:47

Kepadatan Tol Jakarta-Cikampek Berlanjut hingga Pagi

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:20

TNI Disarankan Ambil Alih Penanganan Kasus Andrie Yunus dari Kepolisian

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:14

Inspirasi Ucapan Hari Raya Nyepi 2026 yang Penuh Kedamaian

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:12

Dokter Tifa Bantah Rumor Temui Jokowi

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:47

Dampak Perang Iran, Bank Sentral UEA Gelontorkan Paket Penopang Likuiditas

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:46

Dugaan Perintah Atasan di Balik Teror Aktivis Harus Diungkap

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:25

Mudik Lebaran Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:08

Selengkapnya