Berita

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid/Net

Politik

Nusron Wahid: Pencalonan Gibran Bukan karena Kartu Truf

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 20:35 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut ada tekanan kekuasaan terhadap sejumlah partai politik. Dia bahkan menyebut ada kartu truf ketua umum Parpol yang sudah dipegang.

Pernyataan Hasto itu disampaikan pasca putusan MK, yang implikasinya melenggangkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Gibran yang sebelumnya kader PDIP, dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Menanggapi itu, politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, menepis pernyataan Hasto. Menurutnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Partai Golkar, memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.


"Kami memilih Gibran karena memberi kesempatan kepada anak muda untuk memimpin bangsa Indonesia," kata Nusron, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/10).

Dia juga menegaskan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, tapi karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.

"Bukan karena "kartu truf", tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," tambahnya.

Lebih jauh, anggota Komisi VI DPR RI itu juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia justru mengatakan sebaliknya.

"Justru pak Jokowi taat dan patuh pada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah mencalonkan Gibran sebagai calon Wapres, sebelum ada landasan konstitusionalnya," imbuhnya.

Nusron menilai, tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Presiden Jokowi, katanya, justru ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.

Sebab, menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo, karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai.

"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat, bukan petugas partai," tandas dia.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya