Berita

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid/Net

Politik

Nusron Wahid: Pencalonan Gibran Bukan karena Kartu Truf

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 20:35 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut ada tekanan kekuasaan terhadap sejumlah partai politik. Dia bahkan menyebut ada kartu truf ketua umum Parpol yang sudah dipegang.

Pernyataan Hasto itu disampaikan pasca putusan MK, yang implikasinya melenggangkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Gibran yang sebelumnya kader PDIP, dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Menanggapi itu, politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, menepis pernyataan Hasto. Menurutnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Partai Golkar, memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.


"Kami memilih Gibran karena memberi kesempatan kepada anak muda untuk memimpin bangsa Indonesia," kata Nusron, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/10).

Dia juga menegaskan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, tapi karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.

"Bukan karena "kartu truf", tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," tambahnya.

Lebih jauh, anggota Komisi VI DPR RI itu juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia justru mengatakan sebaliknya.

"Justru pak Jokowi taat dan patuh pada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah mencalonkan Gibran sebagai calon Wapres, sebelum ada landasan konstitusionalnya," imbuhnya.

Nusron menilai, tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Presiden Jokowi, katanya, justru ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.

Sebab, menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo, karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai.

"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat, bukan petugas partai," tandas dia.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya