Berita

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid/Net

Politik

Nusron Wahid: Pencalonan Gibran Bukan karena Kartu Truf

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 20:35 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut ada tekanan kekuasaan terhadap sejumlah partai politik. Dia bahkan menyebut ada kartu truf ketua umum Parpol yang sudah dipegang.

Pernyataan Hasto itu disampaikan pasca putusan MK, yang implikasinya melenggangkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Gibran yang sebelumnya kader PDIP, dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Menanggapi itu, politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, menepis pernyataan Hasto. Menurutnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Partai Golkar, memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.

"Kami memilih Gibran karena memberi kesempatan kepada anak muda untuk memimpin bangsa Indonesia," kata Nusron, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/10).

Dia juga menegaskan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, tapi karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.

"Bukan karena "kartu truf", tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," tambahnya.

Lebih jauh, anggota Komisi VI DPR RI itu juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia justru mengatakan sebaliknya.

"Justru pak Jokowi taat dan patuh pada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah mencalonkan Gibran sebagai calon Wapres, sebelum ada landasan konstitusionalnya," imbuhnya.

Nusron menilai, tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Presiden Jokowi, katanya, justru ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.

Sebab, menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo, karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai.

"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat, bukan petugas partai," tandas dia.

Populer

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

UPDATE

HUT ke-497 Kota Jakarta

Minggu, 19 Mei 2024 | 14:01

Alami Demam Tinggi, Raja Salman Kembali Jalani Pemeriksaan Medis

Minggu, 19 Mei 2024 | 13:56

Aktivis Diajak Tiru Akbar Tanjung Keluar dari Zona Nyaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 13:54

Teater Lencana Membumikan Seni Pertunjukan Lewat "Ruang Tunggu"

Minggu, 19 Mei 2024 | 13:36

Bamsoet Ungkit Lagi Cerita Pilu Golkar saat Dipimpin Akbar Tanjung

Minggu, 19 Mei 2024 | 13:26

Alumni Usakti Didorong Berperan Membangun Indonesia

Minggu, 19 Mei 2024 | 13:12

Diserang Rusia, 9.907 Warga Ukraina Ngacir dari Kharkiv

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:59

Banyak Guru Terjerat Pinjol Imbas Kesejahteraan Minim

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:59

Wantim Golkar DKI Pamer Zaki Bangun 29 Stadion Mini di Tangerang

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:39

Prabowo-Gibran Diyakini Bawa Indonesia Jadi Macan Asia

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:26

Selengkapnya