Berita

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid/Net

Politik

Nusron Wahid: Pencalonan Gibran Bukan karena Kartu Truf

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 20:35 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut ada tekanan kekuasaan terhadap sejumlah partai politik. Dia bahkan menyebut ada kartu truf ketua umum Parpol yang sudah dipegang.

Pernyataan Hasto itu disampaikan pasca putusan MK, yang implikasinya melenggangkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Gibran yang sebelumnya kader PDIP, dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Menanggapi itu, politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, menepis pernyataan Hasto. Menurutnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Partai Golkar, memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.


"Kami memilih Gibran karena memberi kesempatan kepada anak muda untuk memimpin bangsa Indonesia," kata Nusron, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/10).

Dia juga menegaskan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, tapi karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.

"Bukan karena "kartu truf", tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," tambahnya.

Lebih jauh, anggota Komisi VI DPR RI itu juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia justru mengatakan sebaliknya.

"Justru pak Jokowi taat dan patuh pada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah mencalonkan Gibran sebagai calon Wapres, sebelum ada landasan konstitusionalnya," imbuhnya.

Nusron menilai, tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Presiden Jokowi, katanya, justru ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.

Sebab, menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo, karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai.

"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat, bukan petugas partai," tandas dia.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

UPDATE

MNC Siap Lawan Putusan CMNP Lewat Banding hingga PK!

Selasa, 28 April 2026 | 20:09

Menyambut Hardiknas 2026: Mengupas Makna Tema, Filosofi Logo, dan Harapan Pendidikan Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 20:06

RUPS bjb Angkat Susi Pudjiastuti Jadi Komut, Ayi Subarna Dirut

Selasa, 28 April 2026 | 20:02

KAMMI Ingin Perempuan jadi Penggerak Kedaulatan Energi

Selasa, 28 April 2026 | 20:01

Membaca Paslon Pimpinan NU di Muktamar ke-35

Selasa, 28 April 2026 | 19:59

Prabowo Sempatkan Ziarah ke Makam Sang Kakek Margono Djojohadikusumo

Selasa, 28 April 2026 | 19:47

Jamaluddin Jompa Kembali Jabat Rektor Unhas

Selasa, 28 April 2026 | 19:47

Legislator Golkar Desak Dirut KAI Mundur

Selasa, 28 April 2026 | 19:44

RUPST bank bjb, Susi Pudjiastuti Komut Independen

Selasa, 28 April 2026 | 19:42

Polri Unjuk Gigi, Timnas Silat Sapu Emas di Belgia

Selasa, 28 April 2026 | 19:34

Selengkapnya