Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Evaluasi Penerima Bantuan, Pemerintah Pangkas 690 Ribu Daftar Penerima Beras 10 Kilogram

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 16:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah memangkas sekitar 690 ribu keluarga penerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram, setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama sejumlah pihak terkait mengevaluasi daftar penerima bantuan tersebut.

Saat ini, daftar penerima bansos beras 10 kg per bulan menjadi hanya 20,66 juta dari 21,35 juta daftar yang ada.

Nantinya, angka penerima baru ini akan berlaku untuk sisa masa penyaluran hingga akhir 2023.


Direktur  Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan koreksi data penerima ini dilakukan berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial agar tepat sasaran.

"Upaya ini penting untuk menjaga kualitas produk pangan tersebut tetap terjaga hingga sampai di tangan penerima bantuan," kata Rachmi dalam keterangan resminya, Minggu (29/10).

Sejauh ini, data penerima bansos itu disebut banyak yang keliru, di mana beberapa penerima manfaat ada yang sudah meninggal, pindah lokasi, atau tergolong sebagai masyarakat mampu.

Dalam upaya tersebut, Bapanas, sebagai lembaga yang dipercaya Presiden RI Joko Widodo untuk mendistribusikan bantuan beras itu juga telah menyiapkan alat tracking khusus bagi para transporter, yang bisa memantau pergerakan penyaluran bansos di lapangan, guna meminimalisir potensi kerusakan barang bantuan saat pengiriman.

Berdasarkan catatan terakhir pada 25 Oktober 2023, penyaluran bantuan beras tercatat telah mencapai 404.392 ton alias 67 persen melalui Perum Bulog. Dengan rincian September 2023 sebanyak 200.556 ton (99,87 persen), Oktober 2023 195.695 ton (97,45 persen), dan November 2023 8.140 ton (4,05 persen).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya