Berita

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi/Net

Politik

Pilih Gibran Partai KIM Dianggap Tersandera, PAN: Ya Dijogetin Aja

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 12:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pimpinan partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) disebut tersandera dan terancam hingga harus memutuskan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagaimana yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden adalah berdasarkan keputusan yang diambil secara kekeluargaan, berdasarkan asas musyawarah mufakat dan kolektif kolegial.

"Penentuan nama Mas Gibran adalah solusi obyektif dan menjadi kebutuhan kolektif dari seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM)," kata Viva Yoga kepada wartawan, Senin (30/10).


"Orientasinya agar menang pilpres. Selanjutnya agar dapat melanjutkan program pembangunan pemerintahan sekarang sembari melakukan transformasi seiring dengan dinamika masyarakat," sambungnya.

Viva mengatakan ketika KIM mencalonkan Gibran sebagai cawapres didasari pada rasa cinta. Bukan karena keterpaksaan, tekanan dan intimidasi dari siapapun dan dari pihak manapun.

"Ini pilihan rasional dan objektif," imbuhnya.

Lantas, Viva menyinggung soal adanya rumor pencalonan Gibran yang dikatakan sebagai deal politik agar tidak ada kasus ketum parpol yang diungkap.

"Jika ada rumor atau isu yang menyatakan bahwa pimpinan partai koalisi di KIM tersandera kasus sehingga tidak independen dan penuh tekanan, ya dijogetin aja," ucapnya.

Viva mengatakan partai politik di KIM memiliki rasa soliditas dan spirit kejuangan yang tinggi.

"Tidak akan terpecah walau ada angin topan menerjang atau badai mengguncang kekompakan KIM," ujarnya.

"Mari kita warnai pilpres dengan pertarungan ide, pemikiran, dan gagasan. Menjadikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang mencerdaskan, menyehatkan, dan menggembirakan," pungkas Viva Yoga.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya