Pidato Gibran Hanya Melanjutkan Kemiskinan Struktural di Indonesia

Bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka memaparkan sejumlah program unggulannya menjelang pendaftaran ke KPU pada Rabu (25/10) lalu.

Program unggulan yang menyentuh aspek sosial dan ekonomi itu mendapat sorotan. Mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian  Bantuan Sosial (Bansos) serta berbagai kartu untuk kesehatan dan pendidikan.

Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses), Suroto mengungkap pesan Gibran itu seakan masih banyak rakyat miskin yang harus disantuni negara.

Suroto menyebut fakta bahwa  kelompok super kaya atau mereka yang kekayaannya di atas Rp14,3 milyar ke atas hanya 0,1 persen. Sementara rata rata dunia sebesar 1,2 persen. Atau hanya 8,3 persen dari rata rata dunia.
 
“Dilihat dari jumlah orang dewasa Indonesia di kelompok bawah (miskin) rata rata selama sepuluh tahun adalah 82,96 persen. Sementara itu rata rata dunia 66,2 persen. Angkanya tetap di bawah rata rata dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10).
 
“Kemiskinan struktural itu terjadi karena rakyat miskin tidak memiliki peluang untuk mengkreasi kekayaan, sehingga mereka pada akhirnya hanya mewariskan kemiskinan baru,” jelasnya.

Mengutip lembaga riset Smeru (2019), Suroto membeberkan dari 87 persen keluarga miskin telah melanggengkan kemiskinan baru.
 
“Struktur yang timpang ini jelas menandakan ada yang salah dalam sistem perekonomian kita. Harus ada perombakan sistem secara kongkrit dan tidak cukup hanya dilakukan dengan kebijakan programatik biasa seperti yang dilakukan selama ini,” imbuhnya.

Dia menegaskan program-program seperti bantuan sosial (bansos), subsidi, pengupayaan akses kredit, dan lain sebagainya justru menjadi pelanggeng dari kemiskinan itu sendiri.
 
“Rupanya Gibran tidak paham, kebijakan ekonomi yang membuat ayahnya berkuasa di pemerintahan selama dua periode itu ditopang oleh pencitraan yang rapuh dan akan semakin menyulitkan generasi selanjutnya,” ungkap Suroto.

“Dia (Gibran) kelihatanya tidak paham jika ekonomi liberal dan ditopang utang yang membengkak besar-besaran untuk biayai proyek bombastis infrastruktur dan bansos itu telah wariskan utang hingga hampir Rp10.000 triliun di masa akhir pemerintahanya nanti dan tentu akan jadi beban fiskal pembangunan,” tambahnya.
 
Masih kata Suroto, Gibran rupanya tidak juga paham bahwa kampanye bantuan-bantuan sosialnya itu akan menyebabkan ekonomi kita gagal bayar dan membuat negara bisa terpuruk seperti kasus yang terjadi di Srilanka.
 
“Kondisi ketimpangan yang bersifat asimetris dan jangka panjang itu juga menandakan bahwa sebab-sebab kemiskinan yang ada itu sifatnya struktural. Sehingga harus dilakukan perombakan sistem secara fundamental, tak cukup hanya dengan program program karitatif dan tambal sulam semacam kartu kartu bansos dan subsidi bunga untuk akses kredit,” pungkasnya.