Berita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Osaka, Jepang, pada Sabtu (28/10)/Ist

Politik

Mendag Zulhas Ingin Keanggotaan Penuh Indonesia di OECD Diakselerasi

SABTU, 28 OKTOBER 2023 | 23:02 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) diharapkan dapat mengakselerasi keanggotaan penuh Indonesia.

Dengan keanggotaan penuh tersebut, dikatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Indonesia akan menjadi bagian dalam menentukan arah kemajuan perdagangan dan ekonomi global.

Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Osaka, Jepang, pada Sabtu (28/10).

Pertemuan digelar di sela Pertemuan Tingkat Menteri Negara G7 atau Trade Ministers’ Meeting (TMM) yang dilaksanakan pada 28-29 Oktober 2023.

"Kami mengharapkan dukungan agar proses aksesi Indonesia dalam OECD berjalan dengan baik dan cepat. Kami memandang keanggotaan OECD hendaknya lebih inklusif dengan melibatkan lebih banyak negara berkembang," kata Zulhas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan arahan agar Indonesia segera masuk menjadi anggota penuh OECD. Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal OECD tentang intensi Indonesia menjadi anggota OECD.

Menanggapi intensi Indonesia tersebut, beberapa negara anggota OECD seperti Jepang, Chili, Inggris, Norwegia, Australia, Amerika Serikat, dan Prancis menyampaikan tanggapan positif dan mendukung rencana aksesi Indonesia.

Pada posisi itu, Zulhas mengapresiasi tanggapan positif beberapa negara OECD atas pencalonan Indonesia sebagai anggota penuh. Saat ini Indonesia dalam tahap melakukan review standards/Guidelines OECD yang relevan dengan regulasi nasional sekaligus membentuk Tim Nasional Khusus untuk menangani keanggotaan Indonesia.

"Di sektor perdagangan, keanggotaan Indonesia pada OECD diharapkan semakin mendorong peningkatan kualitas kebijakan perdagangan sementara OECD akan memperoleh manfaat dari keanggotaan Indonesia sebagai representasi global south dan emerging economy," pungkasnya.

OECD merupakan organisasi antarpemerintah yang bertujuan mewujudkan perekonomian global kuat, bersih, dan berkeadilan. Saat ini, organisasi tersebut telah beranggotakan 38 negara.

Beberapa manfaat Indonesia menjadi anggota OECD antara lain, adanya dukungan reformasi domestik melalui akses tenaga ahli, data dan statistik, pertukaran praktik mutu (best practice) dan penelaahan sejawat (peer review).

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

UPDATE

Kebijakan Bahlil Ugal-ugalan Bikin Susah Rakyat

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:27

Bahlil Dampingi Prabowo Bertemu JK di Istana

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:23

Legislator PKB Bingung Bulog DKI Mau Serap Ribuan Ton Beras

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:13

BPH Curhat soal Dana Rp50 Miliar Masih Nyangkut di Kemenag

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:02

Dewan Kebon Sirih Apresiasi Bantuan Modal UMKM Buat Program MBG

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:51

Kompromi Trump Basa-Basi, Dolar AS Masih di Atas Rp16.300

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:50

Pengecer Bisa Jual LPG 3 Kg, Eddy Soeparno: Prabowo Mendengar Aspirasi Masyarakat

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47

Ferry Juliantono Dorong Alumni Fresh Unpad Buktikan Ilmu ke Rakyat

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:45

UU BUMN Sah, DPR: Penunjukan Direksi Tetap Domain Kementerian BUMN

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:29

Tidak Mau Disalahkan, Bapanas Sebut Kebijakan Impor Daging Ranah Kementan

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:28

Selengkapnya