Berita

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan/RMOL

Hukum

Rumah Transit Firli di Kertanegara, KPK: Gak Boleh Masuk LHKPN Kalau Sewa

JUMAT, 27 OKTOBER 2023 | 13:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menegaskan penyelenggara negara tidak boleh memasukkan harta kekayaan yang bukan miliknya, termasuk harta berupa tanah dan bangunan yang disewa.

"Ya nggak lah, tidak boleh memasukkan harta yang bukan miliknya," kata Pahala kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat siang (27/10).

Hal tersebut kata Pahala, termasuk rumah yang disewa Ketua KPK, Firli Bahuri di Jalan Kertanegara nomor 46, Jakarta Selatan tidak boleh dimasukkan ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) jika memang benar merupakan rumah sewa.


"Iya dong (termasuk jika Ketua KPK sewa rumah tidak boleh dimasukkan ke LHKPN)," pungkas Pahala.

Rumah di Jalan Kertanegara tersebut merupakan salah satu rumah yang digeledah Polda Metro Jaya terkait penyidikan dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis (26/10).

Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar mengatakan, bahwa rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan yang digeledah polisi adalah rumah sewaan. Rumah itu disewa untuk Firli beristirahat jika pada keesokan harinya ada tugas pagi hari di Jakarta.

"Itu sewa kalau beliau ke Jakarta, mau rehat istirahat, karena jarak dari Bekasi ke tempat dia bekerja kan cukup jauh kan. Untuk rehat saja, istirahat, bukan punya Pak Firli," kata Ian kepada wartawan di depan perumahan kediaman Firli di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/10).

Ian menerangkan, rumah milik Firli berada di Perum Gardenia Vila Galaxy, Kota Bekasi, yang sudah ditempati selama 20 tahun.

Sementara itu dalam LHKPN periode 2022 yang sudah dilaporkan pada 20 Februari 2023, Firli tercatat memiliki harta sebesar Rp22.864.765.633 (Rp22,8 miliar).

Harta itu berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000 (Rp10,4 miliar), terdiri dari tanah dan bangunan seluas 317/184 meter persegi di Kab/Kota Bekasi hasil sendiri seharga Rp1.436.500.000 (Rp1,4 miliar), tanah seluas 300 meter persegi di Kota Bandar Lampung hasil sendiri seharga Rp412,5 juta, tanah seluas 300 meter persegi di Kota Bandar Lampung hasil sendiri seharga Rp412,5 juta.

Selanjutnya, tanah seluas 300 meter persegi di Kota Bandar Lampung hasil sendiri seharga Rp412,5 juta, tanah seluas 300 meter persegi di Kota Bandar Lampung hasil sendiri seharga Rp412,5 juta, tanah dan bangunan seluas 250/87 meter persegi di Kab/Kota Bekasi warisan seharga Rp2,4 miliar.

Kemudian, tanah dan bangunan seluas 612/342 meter persegi di Kab/Kota Bekasi hasil sendiri seharga Rp2,727 miliar, serta tanah dan bangunan seluas 120/360 meter persegi di Kab/Kota Bekasi hasil sendiri seharga Rp2,23 miliar.

Selanjutnya, Firli tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp1.753.400.000 (Rp1,7 miliar), terdiri dari motor Honda Vario tahun 2007 hasil sendiri seharga Rp2,5 juta, motor Yamaha N-Max tahun 2016 hasil sendiri seharga Rp15 juta, mobil Toyota Innova Venturrer 2.0 AT tahun 2019 hasil sendiri seharga Rp292 juta.

Selanjutnya, mobil Toyota Camry 2.5 AT tahun 2021 hasil sendiri seharga Rp593,9 juta, dan mobil Toyota LC 200 AT tahun 2012 hasil sendiri seharga Rp850 juta.

Firli juga memiliki harta berupa kas dan setara kas senilai Rp10.667.865.63 (Rp10,6 miliar). Firli pun tercatat tidak memiliki harta bergerak lainnya, surat berharga, harta lainnya, hingga utang.

Sehingga, total harta kekayaan Firli pada 2022 adalah sebesar Rp22.864.765.633 (Rp22,8 miliar).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya